PEMILU 2019

Pengidap Gangguan Jiwa di Batam Juga Akan Diberi Hak Suara saat Pemilu 2019

Aturan KPU tentang kebijakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berhak mencoblos dalam pemilihan umum nantinya, juga bakal berlaku di kota Batam.

Pengidap Gangguan Jiwa di Batam Juga Akan Diberi Hak Suara saat Pemilu 2019
Logo Pemilu 2019 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Aturan KPU tentang kebijakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berhak mencoblos dalam pemilihan umum nantinya, juga bakal berlaku di kota Batam.

Komisioner Divisi Program dan Data KPU Batam, Sudarmadi memaparkan bahwa KPU Batam sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait data ODGJ.

"Karena kita di Batam tidak ada Rumah Sakit Jiwa, kita sudah koordinasi dengan Dinsos kemarin. Bahwa penampungan ODGJ yang berada di Batam, hanya berada di Nongsa, nama yayasan al-fateh kalau tidak salah," jelasnya. Selasa (04/12/2018).

Setelah mendapatkan data dari Dinsos, KPU Batam kemudian melakukan kunjungan ke Yayasan tempat penampungan ODGJ tersebut.

Baca: BPOM Kepri dan Tim Terpadu Gelar Razia Kosmetik Ilegal, Penjaga Kios Berhamburan

Baca: Gelar Razia di Jodoh, BPOM Kepri Amankan Puluhan Ribu Pcs Kosmetik Senilai Ratusan Juta Rupiah

Baca: CPNS 2018 - Nama Peserta Tes SKB Murni Ditentukan Panselnas, Pemko Batam Jamin Tak Ada Kecurangan

Baca: VIDEO - Kuras Rp 21 Juta dari Kartu ATM dan Bagi Uang ke Adiknya. Begini Cara Pelaku Dapat Nomor PIN

"Dan beberapa waktu lalu berkunjung ke sana dan kami melihat sendiri kondisi orangnya seperti apa. Kemudian kita baru dapatkan datanya kemarin, di sana masih ada sekitar 57 orang dengan gangguan jiwa," tuturnya.

Sudarmadi melanjutkan, salah satu syarat agar ODGJ dapat masuk kedalam DPTHP II ialah harus memiliki data diri secara lengkap dan jelas.

"Cuma salah satu syarat,agar ODGJ untuk dapat masuk kedalam DPTHP itukan elemen datanya harus lengkap. Contohnya NIK, Alamat, tanggal lahirnya ketika tidak lengkap elemen datanya itu akan susah," terangnya.

KPU Batam akan terus berkoordinasi dengan stakeholder setempat, terkait dengan kebijakan ODGJ berhak menyuarakan hak nya dalam pemilihan umum nanti.

"Kita akan terus koordinasi dengan stakeholder terkait dengan data ODGJ tersebut," katanya. (drs)

Penulis:
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved