OPM Tantang TNI/POLRI Perang Revolusi Pada 2021 di Papua, Jubir Kodam Papua: Kami Siap Kapan Saja!

Dari bidang-bidang itu, dana paling besar diperuntukkan untuk kesehatan sebesar 20%, pendidikan 15%, dan masing-masing 5% untuk ekonomi dan infrastruktur.

Otonomi khusus 'tidak akan dihentikan'
Sejak digelontorkan pada 2001 hingga 2017, total dana otsus untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp 67 triliun.

Pengamat otonomi daerah, Robert Endi Jaweng, mengatakan pemerintahan Jokowi harus mengevaluasi total penggunaan dana otsus.

Dalam pantauannya, uang puluhan triliun itu tak juga bisa memberikan kesejahteraan bagi warga asli Papua.

Angka kemiskinan masih tinggi dan tak berbanding lurus dengan besarnya dana otsus yang dikucurkan tiap tahun, kata Robert.

"Jokowi harus siapkan strategi, tapi lebih dahulu buat keputusan politik lanjut atau tidak dana otsus. Dan setelah itu mau apa? Ini yang ditunggu rakyat Papua untuk lihat masa depan Papua. Kita tak main-main dalam mengelola dana otsus yang besar. Karena itu harus terbuka manajemen pengelolannya. Harus diperbaiki," ujar Robert.

Ia menilai kebijakan tersebut harus dilanjutkan.

Tapi dengan syarat, harus ada ukuran penilaian kinerja.

Pemerintah memberikan target-target tertentu kepada Pemprov Papua, semisal bagaimana menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Harus ada kesepakatan bahwa dana otsus diberikan dalam skema berbasis kinerja. Apakah tercapai target nasonal? Kemiskinan tercapai? Indek Pembangunan Manusia tercapai tidak? Kalau tidak gitu, tidak punya ukuran penilaian kinerja. Yang ada makin manja elit politik di sana," katanya.

Dalam catatannya, dana otsus sebagian besar habis untuk belanja pegawai.

Selama itu pula, tidak pernah ada evaluasi oleh pemerintah pusat.

Bahkan audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diragukan kesahihannya.

"Audit BPK juga diragukan karena ada persepsi WTP itu adalah wajar tanpa pemeriksaan karena takut ada hal-hal sensitif yang tak bisa diungkap," tegasnya.

Selain itu pertanggung jawaban anggaran oleh kepala daerah ia nilai masih sangat buruk.

Menurutnya, urusan otonomi khusus tak bisa diserahkan kepada orang sekelas Dirjen Otda di Kemendagri semata. Namun harus dipegang oleh otoritas lebih tinggi, semisal wakil presiden lantaran persoalan di Papua begitu kompleks.

Dijanjikan akan dievaluasi

Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, menjanjikan adanya evaluasi terhadap alokasi dana otsus.

Tapi kebijakan tersebut, kata dia, tidak akan dihentikan pada 2021 mengingat pembangunan di Papua masih diperlukan terutama infrastruktur.

"Bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi kemudian dari data dan laporan yang disampaikan pemprov Papua, tentu akan jadi pertimbangan. Bahwa ada evaluasi penambahan dana dan ada komentar bahwa otsus tak berikan dampak, tak juga begitu karena Papua luas dan sangat sulit dijangkau," jelas Ali Mochtar Ngabalin.

Ia juga menyayangkan masih adanya suara referendum oleh Majelis Rakyat Papua, sebab perhatian yang diberikan Presiden Jokowi kepada Papua sangat besar. (BBCNews Indonesia)

*Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul TNI Jawab Tantangan KKSB Papua, Perang Total 2021, Minta Evaluasi Dana Otsus Puluhan Triliun