KARIMUN TERKINI

Gubernur Teken UMK Karimun 2019. Meski Menolak, FSPMI Minta Pemerintah Awasi Pemberlakuan UMK 2019

Fajar tidak ingin UMK tersebut hanya besar di atas kertas, sedangkan aplikasinya di lapangan tidak sebesar itu

Gubernur Teken UMK Karimun 2019. Meski Menolak, FSPMI Minta Pemerintah Awasi Pemberlakuan UMK 2019
Muhammad Fajar 

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun telah menandatangani usulan Upah Minimun Kabupaten (UMK) Karimun tahun anggaran 2019 yakni sebesar Rp 3.074.281.

Persetujuan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri Nomor 1259 tahun 2018.

Dengan begitu, UMK Karimun 2019 tersebut terhitung mulai 1 Januari 2019 sudah efektif diberlakukan bagi karyawan baru.

“Sudah diteken pak Gubernur, Alhamdulillah. SK Gubernur Kepri Nomor 1259 tahun 2018. Jadi, selesai sudah tugas kita dalam menghasilkan besaran UMK Karimun 2019,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Industri Pemkab Karimun, Hazmi Yuliansyah.

Baca: Polres Karimun Tetapkan Caleg DPRD Kepri Dapil Karimun jadi Tersangka. Ini Kasusnya!

Baca: Dugaan Korupsi Dana Perjalanan Dinas DPRD Karimun, Penyidik Akan Panggil Saksi dari Kemendagri

Baca: Jelang Natal dan Tahun Baru 2019, KSOP Tanjungbalai Karimun Gandeng BNN untuk Periksa Nakhoda & ABK

Hazmi mengatakan dibandingkan UMK Karimun tahun 2018, terjadi kenaikkan sebesar Rp 228.515.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Aneka Industri-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI) Kabupaten Karimun, Muhamad Fajar mengatakan, pihaknya tetap pada komitmen awal yakni menolak keputusan UMK Karimun 2019 sebesar Rp 3.074.281.

Fajar beralasan, sedari awal pihaknya sudah menolak penggunaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 sebagai acuan dalam menentukan UMK Karimun 2019 itu.

“Terimakasih pak Gubernur, tapi mohon maaf, tetap kami tolak. Sedari awal, kita sudah menolak sejak PP Nomor 78 Tahun 2015 dijadikan acuan. Kebutuhan hidup layak atau KHL di Karimun ini setiap tahun tidak pernah turun, malah cenderung turun. Kita maunya KHL dijadikan acuan biar fair,” katanya.

Fajar juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Industri Pemkab Karimun atau instansi terkait untuk melakukan pengawasan dengan seksama saat pemberlakuan UMK Karimun 2019 tersebut.

Fajar mengatakan, pihaknya tidak ingin UMK tersebut hanya besar di atas kertas, sedangkan aplikasinya di lapangan tidak sebesar itu.

“Saya dengar beberapa waktu lalu, pengusaha tidak keberatan dengan besaran UMK itu. Kita mau lihat, aplikasinya di lapangan. Kadang yang mirisnya itu, di depan cakap tidak keberatan tapi di belakangnya menggerutu, yang jadi korban akhirnya pekerja. Pekerja dikarenakan butuh pekerjaan, akhirnya angguk-angguk menerima saja. Itu juga keliru,” katanya.

Fajar juga menegaskan, pihaknya tidak anti dengan investasi malah sebaliknya sangat mendukung invetasi masuk ke Kabupaten Karimun. Hanya saja, aturan tetap lah aturan yang mesti diikuti.

“Kita pro invetasi tapi kita juga mau semuanya harus taat aturan, jangan aturan itu akal-akali. Pekerja itu kan warga masyarakat pemerintah juga. Perusahaan banyak tapi tingkat daya beli masyarakatnya rendah, itu kan pertanyaan besar juga. Harga mahal tapi gaji besar, tak apalah. Ini harga mahal, gaji tidak cukup, yang ada urut dada saja lah,” ujarnya. (*)

Penulis:
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved