BP Batam Dibubarkan

Pernyataan Lengkap Darmin Nasution soal Pembubaran BP Batam

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membubarkan BP Batam dan mengalihkan kewenangan ke Pemko Batam

Pernyataan Lengkap Darmin Nasution soal Pembubaran BP Batam
Menko Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad saat mengikuti rakor pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Batam, Jumat (13/4/2018). 

TRIBUNBATAM.id - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membubarkan BP Batam dan mengalihkan kewenangan ke Pemko Batam.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, berdasarkan rapat terbatas dengan Presiden terkait pengembangan Batam. Dalam rapat tersebut muncul keluhan dari pengusaha, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan pihak lain tentang dualisme kewenangan di Batam.

 
"Tadi presiden dan wakil presiden memutuskan dualisme itu harus dihilangkan, ya lebih kurang akan begitu (dibubarkan)," kata Darmin di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/12/2018)

Menurut Darmin, untuk menghilangkan adanya dualisme yang dapat menghambat realisasi investasi, maka diputuskan persoalan kewenangan di Batam ke depan kembali dipegang oleh kepala daerah.

Baca: BP Batam Dibubarkan, Taba : Keputusan Jokowi Itu Sudah Tepat

Baca: Kepala BP Batam Dinarsyah Tuwo di Jakarta, Ini Reaksi Pegawai

 
"Kewenangan sebagai BP Batam, sebagai tangan pemerintah di daerah itu akan dirangkap oleh Bupati Batam, sehingga jadi satu tangannya, enggak dua. Itu saja, sederhana sekali," ujar Darmin.

Darmin mengaku kewenangan yang nantinya sepenuhnya di pegang oleh Bupati Batam akan resmikan sebelum memasuki tahun 2019, mengingat pengalihan kewenangan diperlukan dasar hukum terlebih dahulu.

"Kita akan usahakan, memang masih harus ada pencatatan macem-macem, ya kan asetnya, bagaimana menyelesaikannya, itu harus disiapkan legalnya, datanya, sebagainya, tapi akan segera, kita akan usahakan begitu tahun baru, sudah satu (kewenangan)," paparnya.

Meskipun BP Batam dibubarkan, kata Darmin, pemerintah menjamin Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam akan berjalan dengan kewenangan penuh dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Saat pengantar ratas pengembangan Batam, Presiden Jokowi meminta percepatan pengembangan Batam karena wilayah ini memiliki posisi strategis yang bisa dikembangkan secara maksimal sehingga diharapkan menjadi kawasan ekonomi yang mampu menarik investor.

Strategi percepatan pembangunan di Batam juga dinilai harus mencakup kepastian hukum bagi investor, termasuk perizinan, khususnya di sektor infrastruktur dan pelabuhan.

"Pada 2015, Desember kita pernah bicara ini, Januari 2016 kita pernah bicara ini, Maret 2017 kita pernah berbicara ini. Sudah dirapatkan berkali-kali," ucap Presiden Jokowi.

Persoalan dualisme kewenangan di Pulau Batam sudah terjadi sejak lama. Berdasarkan hasil rapat terbatas yang dilakukan pada Januari 2016 dan Maret 2017, persoalan dualisme kewenangan di Batam akan diselesaikan dengan mengubah Free Trade Zone (FTZ) menjadi KEK dan membentuk BP Batam.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Presiden Jokowi Resmi Bubarkan BP Batam, http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/12/12/presiden-jokowi-resmi-bubarkan-bp-batam.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Choirul Arifin

Editor: Agus Tri Harsanto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved