Menhub Tandatangan Aturan Baru, Taksi Online Kini Tak Wajibkan Uji KIR dan Pasang Stiker

Kemenhub menghilangkan sejumlah pasal yang dibatalkan Mahkamah Agung, termasuk aturan soal kewajiban uji KIR dan memasang stiker pada mobil.

Menhub Tandatangan Aturan Baru, Taksi Online Kini Tak Wajibkan Uji KIR dan Pasang Stiker
TRIBUNBATAM.id/DEWI HARYATI
Dirjen Peruhubungan Darat Budi Setiyadi 

TRIBUNBATAM.id - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah menandatangani aturan baru pengganti PM 108 tahun 2017 tentang angkutan sewa khusus atau taksi online pada hari ini, Selasa (18/12/2018).

"Sore ini pukul 15.00 WIB, pak menteri sudah tandatangani pengganti PM 108. Ada kekhususan di aturan yang baru ini," ungkap Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi di kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Dalam aturan baru tersebut, Kemenhub menghilangkan sejumlah pasal yang dibatalkan Mahkamah Agung, termasuk aturan soal kewajiban uji KIR dan memasang stiker pada mobil.

"Menyangkut masalah KIR, itu tidak dimasukkan lagi. Kemudian stiker, itu karena tidak boleh," terangnya.

Baca: Pasca Peluncuran Floating Storage, Tiga Kapal Tanker Beroperasi di Perairan Batam

Baca: Pengganti Mario Gomez, Persib Timang Mantan Asisten Jose Mourinho ke Liga 1 2019

Baca: Tjipta Belum Juga Ditahan, Edward Tantang Jaksa Adu Argumentasi Hukum

Baca: Ini Ucapan Romantis Selamat Natal dan Tahun Baru 2019 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

Budi menyebutkan, ada pula pasal yang tidak dibatalkan MA, namun tetap dihilangkan. Pasal itu terkait ketentuan SIM Umum. Menurutnya, hal itu sudah diatur oleh kepolisian.

"Yang kita keluarkan masalah SIM umum, SIM umum ada di UU nomor 22 dan itu domain dari Polri. Jadi nanti kepolisian tidak diatur dengan Perkap pun dalam UU 22 sepanjang itu terkait angkutan umum berarti SIMnya umum," jelasnya.

Penambahan Pasal

Di samping menghapus sejumlah pasal yang dibatalkan MA, aturan baru taksi online juga menambahkan pasal baru, yang terkait standar pelayanan minimum (SPM).

Ada 5 aspek SPM yang wajib dipatuhi pihak aplikator dan pengemudi, yaitu: keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan dan keteraturan.

"Pertama untuk keamanan, harus ada perlindungan kepada pengemudi dan penumpang agar terhindar dari kriminalitas dan pelecehan seksual. Sehingga harus ada panic button dalam aplikasi," jelasnya.

Budi melanjutkan, pengemudi juga perlu memerhatikan aspek kenyamanan dengan memerhatikan kebersihan kendaraan. "Misalnya kendaraan harus bersih dan pengemudi harus rapi dan gunakan sepatu," tukasnya.

Aaturan baru taksi online ini akan berlaku pad Mei 2019 mendatang

"Ini akan mulai kita berlakukan 6 bulan setelah hari ini ditandatangani oleh Menhub, kurang lebih pada bulan Mei. Nanti setelah itu akan kita lakukan sosialisasi di daerah- daerah," pungkas Budi.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Aturan Baru Taksi Online Kini Tak Wajibkan Uji KIR dan Pasang Stiker

Editor: Zabur Anjasfianto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved