BP Batam Dilebur ke Pemko - Ketua Partai Hanura Kepri: Sebaiknya Tidak Sekarang, Ekonomi Lagi Sulit

BP Batam Dibubarkan - Ketua Partai Hanura Kepri: Sebaiknya Tidak Sekarang, Ekonomi Lagi Sulit

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Gonjang-ganjing rencana pembubaran Badan Pengusahaan (BP) Batam membuat hampir semua kalangan di Kepri terkejut.

Banyak yang pro namun tidak sedikit juga yang kontra dengan rencana tersebut.

Pihak yang pro menilai dualisme kepemimpinan di Kota Batam antara Pemko Batam dan BP Batam atau dulunya disebut Otorita Batam, menjadi penyebab lemahnya pertumbuhan ekonomi kota industri itu.

Padahal sebelumnya, Kota Batam pernah mencatat pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan nasional yakni 7 persen lebih.

Sebaliknya pihak yang kontra menilai rencana pembubaran BP Batam itu belum tepat dilakukan sekarang mengingat kondisi ekonomi Batam yang tengah lesu.

Baca: Live Streaming Trans7 Mata Najwa: PSSI Bisa Apa Jilid 2. Rabu Malam Ini. Pukul 20.00 WIB

Baca: Bobotoh Rayu Wesley Sneijder : Come to Persib Bandung Please

Baca: Atlet Wanita Muay Thai Juara Dunia Ditemukan Tewas Tergantung di Kamar Kos

Pendapat agar rencana pembubaran BP Batam itu tidak dilakukan sekarang datang dari Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Kepri, Bakti Lubis, SH, MH.

Kepada TribunBatam.id secara khusus, Bakti Lubis mengatakan tidak menentang kebijakan Presiden Jokowi membubarkan BP Batam demi menghilangkan isu dualisme kepemimpinan di Kota Batam.

"Kita tidak menentang kebijakan pak Presiden yang bertujuan menghilangkan dualisme kepemimpinan di Kota Batam. Cuma, kurang tepat saja rasanya kalau dilakukan saat ini, di saat ekonomi Kota Batam belum stabil, yang tengah berupaya untuk bangkit," kata Bakti Lubis di Tanjungbalai Karimun, Rabu (19/12/2018).

Terlebih kata Bakti, seperti apa mekanisme peleburan BP Batam ke Pemko Batam juga belum diketahui dengan pasti.

"Infonya baru sekedar akan segera dibuat mekanismenya. Sementara pengusaha butuh kepastian hukum atau regulasi dengan cepat. Lambat sedikit saja, mereka bisa mengalami kerugian besar. Saran saya, sebaiknya dipikirkan lagi matang-matang lah. Kita dukung kalau tujuannya untuk menghilangkan ego sektoral dan dualisme kepemimpinan," kata pria yang saat ini menetap di Kota Batam itu.

Wakil II Ketua DPRD Karimun itu juga menilai wacana kepimpinan ex-officio antara BP Batam dengan Pemko Batam tidak lah segampang itu mewujudkan birokrasi yang profesional.

"Apalagi saat ini kewenangan-kewenangan BP Batam dan Pemko sendiri masih melekat sesuai undang-undang yang ada," katanya. (*)