BATAM TERKINI

Titik Jemput Taksi Online Ditetapkan, Kepala Disbudpar Batam : Paling Penting Wisatawan Nyaman

Taksi online kini memiliki 41 titik jemput penumpang, apa kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam?

Titik Jemput Taksi Online Ditetapkan, Kepala Disbudpar Batam : Paling Penting Wisatawan Nyaman
TRIBUNBATAM/ARGIANTODANUGRAHA
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Batam, Ardiwinata 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardiwinata berharap kesepakatan yang telah dicapai antara perwakilan sopir taksi konvensional dan sopir taksi online bisa memberi angin cerah bagi dunia wisata.

Ia berharap pariwisata di Batam bisa lebih berkembang, ada peningkatan dari sisi jumlah wisatawan yang berkunjung. Paling penting, wisatawan nyaman saat berada di Batam. Khususnya saat menggunakan transportasi.

"Dalam pengembangan pariwisata itu, perlu kejelasan, keamanan, kenyamanan, kebersihan. Kalau semuanya jelas, pasti berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pariwisata," kata Ardi, Rabu (30/1/2019).

Ia melanjutkan, persoalan taksi-transportasi, termasuk di antara konsep 3 A pengembangan pariwisata yang mencakup aksesibilitas, amenitas dan atraksi. Transportasi masuk dari sisi amenitas.

"Kita sangat mendukung adanya kesepakatan titik lokasi penjemputan penumpang untuk transportasi berbasis aplikasi. Kita memang butuh aturan terkait transportasi," ujarnya.

Dikatakan, pembenahan dalam urusan transportasi diperlukan.

Sejumlah Titik Jemput Taksi Online Batam Dinilai Kurang Ramah Wisatawan, Ini Komentar Ketua Asita

41 Titik Jemput Taksi Online Ditetapkan, Ini Sanksi Bagi Driver yang Melanggar Kesepakatan

Tak Bisa Order Sembarangan, Taksi Online di Batam Bakal Miliki Titik Jemput Penumpang

Tidak lain, agar wisatawan yang berkunjung ke Batam tetap bisa merasakan kenyamanan selama berada di Batam. Pada akhirnya, diharapkan ada peningkatan wisatawan yang berkunjung ke Batam.

"Memang beberapa waktu lalu, ada persoalan ribut soal penumpang di Batam. Tapi itu hanya persoalan parsial. Tidak sampai jadi isu internasional," kata Ardi.

Ia melanjutkan, setiap daerah pastinya memiliki persoalan tersendiri. Tugas pemerintah daerah sebagai pemegang regulasi, adalah berkoordinasi dengan pihak lainnya supaya ada pembenahan.

"Apalagi amenitas ini juga berkaitan dengan daya dukung pariwisata. Jadi pembenahan transportasi, memang diperlukan," ujarnya. (wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved