Didemo Mahasiswa Soal Patungan Dana Bantuan Untuk Koruptor, Begini Jawaban Wakil Walikota Batam

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kedatangan para mahasiswa ke Gedung Wali Kota Batam, disambut petinggi di Pemko Batam, Wali Kota Batam, Rudi, dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.

Sebelum menjelaskan kronologi terbitnya surat urunan ini, Amsakar menyampaikan apresiasinya atas kedatangan para mahasiswa, dengan santun menyampaikan aspirasi mereka.

Adapun surat urunan untuk membantu mantan ASN di Pemko Batam yang terlibat korupsi, Abdul Samad, dilatarbelakangi keluarga yang bersangkutan--anak dan istrinya datang ke ruang Sekda Kota Batam. Mereka mengadukan nasib mereka.

"Karena rasa kemanusiaan, muncullah surat itu. Tapi surat itu sudah diklarifikasi," kata Amsakar, Senin (4/2/2019).

Sekda Kota Batam, Jefridin, lanjutnya, sudah dimintai klarifikasi oleh inspektorat Kota Batam. Tak tanggung-tanggung inspektorat jenderal (Itjen) dari Kementerian Dalam Negeri juga akan turun ke Batam mengklarifikasi terkait surat urunan itu.

"Itjen juga turun ke Batam clearkan masalah ini. Karena ini sedang berproses, percayakan ke mekanisme yang ada," ujarnya.

Ia melanjutkan, setelah ada reaksi atas terbitnya surat urunan bantuan itu, pihaknya telah menyampaikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar surat itu ditarik kembali. Iapun menegaskan, dari OPD belum ada menarik pungutan itu dari anggotanya.

Sementara itu, Wali Kota Batam, Rudi mengatakan, seharusnya persoalan surat urunan yang ditandatangani Sekda Kota Batam ini ditangani Inspektorat Kota Batam dan Provinsi Kepri.

"Tapi dari pusat ikut turun. Timnya masih di sini," kata Rudi.

Diperkirakan, Inspektorat Jenderal dari Kemendagri akan datang ke Batam, Rabu (6/2) ini membahas persoalan tersebut, sekaligus memberikan arahan terkait langkah yang mesti diambil.

"Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa karena memperhatikan Batam. Secara institusi surat itu memang tak pas. Tapi tunggu sajalah. Rabu, coba kita dudukkan lagi masalah ini," ujarnya. (wie)