Soal Keputusan MK Terkait Larangan GPS Saat Berkendara, Korlantas Polri: Pakailah GPS Saat Berhenti

Refdi melanjutkan, jika harus menggunakan layanan aplikasi tersebut maka masing-masing pengendara mengaktifkannya sebelum kendaraan mulai berjalan

Soal Keputusan MK Terkait Larangan GPS Saat Berkendara, Korlantas Polri: Pakailah GPS Saat Berhenti
KOMPAS.COM
Ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Refdi Andri, menjelaskan, hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan komunitas mobil terkait penggunaan Global Positioning System ( GPS) dinilai sudah tepat.

Sebab, bisa menurunkan konsentrasi pengemudi atau pengendara, yang bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Namun, larangan menggunakan GPS itu bukan berarti pengemudi mobil atau pengendara sepeda motor sama sekali tidak boleh menggunakan aplikasi tersebut.

"Jadi yang dilarang itu mengoperasikan atau mengaktifkannya dalam posisi kendaraan berjalan atau bergerak," kata jenderal bintang dua itu ketika berbincang dengan Kompas.com di gedung Korlantas Polri, Jakarta, Rabu (6/2/2019) malam.

Refdi melanjutkan, jika harus menggunakan layanan aplikasi tersebut maka masing-masing pengendara mengaktifkannya sebelum kendaraan mulai berjalan.

Tentukan arah GPS sesuai dengan lokasi yang ingin dituju.

Cara Mengaktifkan Kunci Whatsapp Pakai Sidik Jari (Fingerprint), Begini Tipsnya Mudahnya

Hasil Barcelona vs Real Madrid, Laga El Clasico Tanpa Pemenang, Gol Lucas Vazquez Dibalas Gol Malcom

Hasil Pertandingan Everton vs Man City, Kalahkan Everton 2-0, Manchester City, Geser Liverpool

Datang ke Sekolah Bawa Senjata Militer, Polisi Tahan Remaja Berusia 17 Tahun

"Jadi berhenti dulu, setelah tujuannya sudah ada maka boleh berjalan lagi sambil menggunakan GPS. Tetapi, kalau pakai GPS sambil memegang ponsel dan kendaraan sambil jalan itu yang jelas dilarang dan akan kami tindak," ujar Refdi.

Secara aturan sudah tertuang dalam Pasal 106 Ayat 1 dan Pasal 283 UU 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaran bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

"Karena kalau kendaraan sambil berjalan lalu mengoperasikan GPS atau ponsel itu yang berbahaya," ucap Refdi.

Nasib ojek online

Prihal penggunaan GPS di ponsel saat berkendara mendapat tanggapan dari berbagai pihak.

Kasus ini kembali ramai setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi penggunaan navigasi yang diajukan oleh anggota Toyota Soluna Community.

Bahkan, polisi mengklaim akan lebih giat menilang pengemudi yang kedapatan mengoperasikan GPS pada ponsel saat berkendara.

Viral Video Aksi Begal, Korban Sempat Lempar Batu saat Selamatkan Diri, Polisi Tembak Pelaku

Laga Pertama Barcelona vs Madrid Seri, Messi Main di Menit ke 27

Ini yang Akan Dilakukan I Gede Widiade Usai Mundur dari Persija Jakarta

Menanggapi kondisi tersebut, Training Director Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu, menggangap putusan MK sangat subyektif.

"MK ini cenderung subyektif, mungkin karena melihat dari prilaku ojek dalam jaringan (daring) atau online (ojol) yang kerap multitasking saat berkendara yang memang berbahaya untuk dilakukan. Namun harusnya tidak langsung menolak, karena tidak semua pengendara atau ojol selalu melihat GPS saat berkendara," ucap Jusri saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/1/2019).

Menurut Jusri, harus dilihat dari konteks yang lebih besar dan global, bahkan diperlukan kajian untuk membuat peraturan baru mengenai penggunaan GPS pada ponsel.

Contoh seperti penggunaan GPS bagi ojol, karena tidak mungkin mereka tidak memerlukan GPS, tinggal bagaimana mekanismenya agar tidak menyampingkan aspek keamanan dan keselamatan.

Misalnya para ojol atau masyarakat boleh menggunakan GPS pada ponsel, tapi mekanisme harus dari awal, seperti mengatur tujuan dan lain sebagainya.

Artinya sebelum melakukan perjalanan, pengguna GPS sudah lebih dulu mempersiapkan GPS-nya agar ketika berkendara tak lagi melakukan kegiatan multitasking.

Dengan begitu, maka dalam perjalanan pengendara tidak kegiatan yang bisa mempengaruhi konsentrasi berkendara.

Apalagi saat ini baik GPS di ponsel atau yang ada di mobil sudah dilengkapi dengan fitur suara yang sangat membantu.

"Harusnya disiapkan regulasinya lagi. Kalau benar-benar semua ditilang, maka berapa banyak pengendara ojol dan driver online yang ditilang," ucap Jusri.

Tidak hanya itu, Jusri mengatakan bila memang MK dan pihak polisi benar-benar ingin menindak, akan lebih bijak bila menekan langsung dari pihak produsennya.

Seperti melarang industri mobil untuk mengeluarkan head unit dengan GPS, larang ponsel yang beredar di Indonesia pakai GPS, sampai melarang produk GPS di pasar aftermarket.

Dilema

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menolak gugatan permohonan pengujian kembali terkait penggunaan fitur Global Positioning System ( GPS) pada telepon seluler saat berkendara maupun mengemudi kendaraan bermotor.

Gugatan ini dilayangkan Toyota Soluna Community, diwakili oleh Ketua Umum Sanjaya Adi Putra, yang melihat bahwa penggunaan GPS saat ini telah dibutuhkan dalam berbagai kegiatan berkendara termasuk untuk kebutuhan transportasi online.

Para pemohon meminta peninjauan ulang Pasal 106 Ayat 1 dan Pasal 283 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Pasal tersebut berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Frasa penuh konsentrasi diperluas menjadi menggunakan telepon seluler dan diperluas terhadap penggunaan fitur GPS.

Dihubungi pada Rabu (30/1/2019), Adi mengungkapkan, pihaknya menghargai apa yang sudah diputuskan MK sebab telah melalui dengar pendapat berbagai ahli.

Namun, dirinya merasa dilema dengan keputusan tersebut.

“Kami hargai hasil keputusan MK. Tapi keputusan ini menyisakan dilema sebab saat ini GPS sudah menjadi hal penting dan kebutuhan. Terlebih untuk yang mencari nafkah melalui ojek online,” ucap Adi.

Adi mengungkapkan, pihaknya mengajukan uji materi karena melihat perkembangan zaman.

Terutama pada frasa “mengganggu konsentrasi” yang bisa ditafsirkan beragam.

“Tidak mengganggu konsentrasi itu parameternya apa. Berbeda dengan texting while driving, itu jelas berbahaya dan tidak dianjurkan. Tapi kalau GPS sebagai petunjuk sebenarnya malah bisa menambah konsentrasi di jalan,” ucap Adi.

Pihak pabrikan kendaraan bermotor bahkan sudah menanamkan fitur navigasi pada head unit bawaan mereka.

Saat ini bahkan ada fitur mirrorlink untuk menyamakan tampilan layar monitor head unit dengan tampilan telepon genggam pengemudi.

“Saat ini bahkan sudah ada GPS dengan suara. Prosesnya memang harus memasukkan tujuan saat kendaraan berhenti, lalu jalan. Tapi ini kan bukan serta merta tidak diperbolehkan. Perlu lihat kasus per kasus dan tergantung penindak di lapangan. Masalahnya apakah ada ukurannya bahwa orang yang seperti apa yang mengganggu konsentrasi? Bicara dengan penumpang saja sudah terhitung mengganggu sebenarnya,” ucap Adi.

Pihak komunitas mengajukan peninjauan ulang karena melihat pemberitaan di media online nasional yang mengungkapkan pihak kepolisian akan menilang pengemudi ojek online yang menggunakan GPS saat berkendara pada Maret 2018 lalu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Catat, Begini Penggunaan GPS yang Dilarang Polisi" 

Editor: nandrson
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved