BATAM TERKINI

FTZ Batam Setengah Hati, Simak 5 Keanehan Aturan FTZ Batam Versi Pengusaha

Plt Ketua Apindo Kota Batam, Rafki Rasyid mengungkapkan saat ini aturan terkait FTZ masih dinilai berbelit-belit dan ada yang aneh dengan status FTZ.

FTZ Batam Setengah Hati, Simak 5 Keanehan Aturan FTZ Batam Versi Pengusaha
Istimewa
Ilustrasi Pelabuhan Batuampar 

Contohnya untuk mendapatkan Surat Keterangan Asal (SKA) dan Program IT Inventory yang diminta sebagai syarat dalam PMK itu, terlalu sulit untuk dipenuhi.

FOLLOW JUGA:

Pengusaha Curhat ke BP Batam

Sebelumnya diberitakan, saat dialog investasi yang digelar Badan Pengusahaan (BP) Batam, dimanfaatkan para pelaku usaha untuk menyampaikan unek-uneknya kepada pimpinan BP Batam, Edy Putra Irawady.

Umumnya yang dikeluhkan pengusaha pada kesempatan itu, terkait operasional perizinan.

"Banyak perizinan seperti untuk mengadakan bahan baku, masih kena tata niaga. Padahal di sini FTZ (free trade zone). Bebas keluar masuk. Kenyataannya, untuk bahan baku ada ketentuan yang membatasi tak boleh masuk," kata Edy, Jumat (15/2).

Begitu juga untuk izin ekspor. Menurut pria yang pernah menjabat sebagai staf khusus di Kemenko Perekonomian itu, implementasinya tak sesuai regulasi.

"Banyak yang aneh. Kok masih ada izin ekspor. Padahal ekspor tak perlu izin. Kemarin menteri-menteri bilang hapuskan hambatan ekspor, kenyataannya ada izin ekspor," ujarnya.

"Ada izin ekspor karena administrasi harus bawa dokumen ke Jakarta. Dari lima hari jadi 10 hari. Tapi ini kasusnya untuk tertentu saja, bukan total," sambungnya.

Menurut Edy, banyak hal menarik yang disampaikan para pelaku usaha dari dialog investasi itu. Termasuk juga keluhan soal Standar Nasional Indonesia (SNI). Banyak pelaku usaha yang mengeluhkan syarat SNI diberlakukan untuk bahan baku.

"SNI ini kan syarat edar. Ketika beredar untuk melindungi konsumen harus ada SNI. Bukan untuk syarat impor atau syarat ekspor," kata Edy.

"Barang keluar dari Batam kan tak ada konsumennya. Apa yang mau dilindungi. Kenapa diminta syarat. Kenapa harus pakai SNI. Satu produk banyak SNI, jadi banyak nomor-nomor SNI. Bagi mereka ini tak perlu. Tapi soal ini selesai, ini bukan persoalan tunggal. Hanya implementasi saja," sambungnya.

Edy mulai terbuka dengan persoalan-persoalan yang dikeluhkan para pelaku usaha.

Sementara soal eksternal yang dikeluhkan pelaku usaha, menyangkut anti dumping baja, masalah limbah, kemudian impor bahan baku plastik yang harus minta ke pusat.

"Sekarang kan terhenti karena ada surat dari Bea dan Cukai yang mengatakan sementara ini pemasukan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) distop dulu sampai waktu tertentu. Untuk kepastian usaha, kita minta pusat pastikan dulu. Karena ini untuk ekspor. Tak ada untuk Batam, Kenapa ekspor dipenuhi ketentuan seperti itu. Kita kan mau tingkatkan ekspor," kata Edy. (wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved