HEADLINE TRIBUN BATAM - Pengusaha Batam Pertanyakan Izin Ekspor, Kepala BP Batam Bakal Lapor Pusat

Dialog investasi dengan mengundang para pengusaha digelar Badan Pengusahaan (BP) Batam, Jumat (15/2/2019). Para pengusaha memanfaatkannya untuk curhat

HEADLINE TRIBUN BATAM - Pengusaha Batam Pertanyakan Izin Ekspor, Kepala BP Batam Bakal Lapor Pusat
TRIBUNBATAM/MADI DWINANDO
Headline Tribun Batam edisi 16 Februari 2019 

TRIBUNBATAM.id, TRIBUN - Dialog investasi dengan mengundang para pengusaha digelar Badan Pengusahaan (BP) Batam, Jumat (15/2/2019).

Kesempatan itu pun dimanfaatkan para pelaku usaha untuk menyampaikan unek-uneknya kepada pimpinan BP Batam, Edy Putra Irawady. Para pengusaha umumnya mengeluh terkait operasional perizinan.

Edy Putra bahkan mengaku mendapat berbagai masukan yang menurutnya aneh.

"Banyak perizinan seperti untuk mengadakan bahan baku, masih kena tata niaga. Padahal di sini FTZ (free trade zone). Bebas keluar masuk. Kenyataannya, untuk bahan baku ada ketentuan yang membatasi tak boleh masuk," kata Edy usai acara di ruang Balairungsari BP Batam.

Begitu juga untuk izin ekspor. Menurut mantan staf khusus di Kemenko Perekonomian itu, implementasinya tak sesuai regulasi.

"Banyak yang aneh. Kok masih ada izin ekspor. Padahal ekspor tak perlu izin. Kemarin menteri-menteri bilang hapuskan hambatan ekspor, kenyataannya ada izin ekspor," ujarnya.

"Ada izin ekspor karena administrasi harus bawa dokumen ke Jakarta. Dari lima hari jadi 10 hari. Tapi ini kasusnya untuk tertentu saja, bukan total," sambungnya.

Batam Disebut Luar Negeri Karena FTZ, Pengusaha Gerah dan Ungkap Keanehan FTZ di Batam

Kirim Barang dari Batam Termasuk Impor, Ternyata Ini Penyebab Barang Menumpuk di Jasa Ekspedisi

Kirim Barang Lewat Kantor Pos, Jangan Lupa Isi Deskripsi Barang, Ini Alasannya!

Menurut Edy, banyak hal menarik yang disampaikan para pelaku usaha dari dialog investasi yang digelar di kantor BP Batam itu. Termasuk keluhan soal Standar Nasional Indonesia (SNI). Banyak pelaku usaha yang mengeluhkan syarat SNI diberlakukan untuk bahan baku.

"SNI ini kan syarat edar. Ketika beredar untuk melindungi konsumen harus ada SNI. Bukan untuk syarat impor atau syarat ekspor," kata Edy.

"Barang keluar dari Batam kan tak ada konsumennya. Apa yang mau dilindungi. Kenapa diminta syarat. Kenapa harus pakai SNI. Satu produk banyak SNI, jadi banyak nomor-nomor SNI. Bagi mereka ini tak perlu. Tapi soal ini selesai. Ini bukan persoalan tunggal. Hanya implementasi saja," sambungnya.

Halaman
123
Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved