Amien Rais Sebut Ada 31 Juta DPT Bodong di Pemilu 2019: Kita Akan Audit Forensik IT KPU

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA - Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais menilai sudah ada kecurangan dari salah satu partai politik dalam pelaksanaan kampanye Pemilu 2019.

Kecurangan itu diklaim Amien Rais tercium sejak enam bulan lalu.

"Jadi kalau kita mau jujur, sejak enam bulan yang lalu sudah kentara adanya gejala-gejala kecurangan yang luar biasa," kata Amien Rais di depan kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

 Salah satu contoh bukti kecurangan menurut Amien adalah bukti adanya KTP tanpa pemilik yang jelas.

Itu, kata dia, bisa dimanfaatkan untuk pemilih ganda.

Contoh kecurangan yang ia maksud adalah ratusan ribu KTP Elektronik yang dibuang di hutan, sawah, hingga berserakan di jalan-jalan.

Dia juga mengungkap jumlah fantastis dalam nama-nama yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Katanya, 31 juta DPT yang ikut dalam Pemilu 2019 merupakan DPT bodong.

"Misalnya dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) itu ada 31 juta yang bodong, bayangkan ratusan ribu KTP elektrik dibuang di hutan, sawah, semak-semak, jatuh di jalan dan lain-lain, ini apa-apaan?" ungkapnya.

Untuk itu, Amien Rais meminta KPU untuk menindak hal tersebut.

Jika tidak, kata Amien, akan terjadi kekacauan atas data kecurangan yang telah ditemukan oleh timnya.

Amien mengatakan, pihaknya punya tim IT yang bisa melacak data-data tersebut.

Bila memang dugaan Amien ini benar adanya, maka dia minta jangan salahkan jika ada pihak yang melakukan aksi politik demi menegakkan kebenaran.

"Kita punya tim IT yang luar biasa. Kalau sampai terbukti nanti ada kecurangan yang sistematik, kemudian masif, terukur, maka jangan pernah salahkan kalau kami melakukan aksi-aksi politik," katanya.

Maka itu, Amien mengimbau kepada KPU agar berlaku adil dalam Pemilu.

Sebab KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang tak boleh memihak.

Akan Audit IT KPU

Amien Rais berjanji akan mengaudit forensik IT KPU pada awal April mendatang.

Amien akan datang ditemani pasukan IT Prabowo-Sandi untuk meminta audit forensik tersebut ke KPU.

"Saya peringatkan, awal April, tim adil makmur akan datang dengan full force IT-nya. Kita akan meminta audit forensik audit terakhir," kata Amien.

Apabila tidak maka KPU memang berniat curang memanipulasi sistem IT- nya.

"Kalau enggak mau berarti memang ada niat curang ya. Saya belum bisa mengatakan ada curang atau tidak sekalipun gejala-gejal itu sudah kelewatan, terang benderang. Tapi kita masih husnuzon. Kita masih ada agak baik sangka," katanya.

Amien mengatakan pihaknya mensinyalir adanya kecurangan karena ada 31 juta DPT ganda.

Selain itu adanya temuan KTP yang berceceran di sejumlah tempat.

"Sudah ada 31 juta (DPT ganda) disisir ternyata semua bodong. kemudian ratusan ribu e-KTP, ada yang dibuang ke sawah ke sungai ke tong sampah dan berceceran di jalan. Ini apa apaan," katanya.

 Jangan Intimidasi KPU

Ketua SETARA Institute, Hendardi menilai pernyataan Amien Rais tentang gejala kecurangan KPU merupakan suatu hal yang wajar dalam konteks mengingatkan KPU untuk bekerja profesional, adil, dan berintegritas.

"Tetapi, pada saat yang bersamaan Amien Rais juga menebar ranjau yang ditujukan untuk membenarkan tindakan-tindakan ‘perlawanan’ atas produk kerja KPU," ujar Hendardi dalam keterangannya.

Menurut dia, Amien Rais adalah organisasi dan individu politik yang pada Pemilu 2019 berafiliasi dengan Prabowo-Sandi.

Oleh karenanya, menurut dia, pernyataan-pernyataan keras Amien atas KPU harus dipandang sebagai bentuk intimidasi politik yang ditujukan untuk membangun opini publik untuk melemahkan KPU.

Kemudian, pada saat bersamaan memberikan insentif politik elektoral pada Prabowo-Sandi bahwa kandidat yang diusungnya dizalimi oleh rezim, dicurangi dan seterusnya.

"Pesimisme semacam ini bukan hanya melemahkan KPU tetapi juga mengajarkan masyarakat untuk tidak percaya pada produk demokrasi yang sedang berjalan," kata Hendardi.

Dijelaskan bahwa KPU adalah produk DPR dimana di dalamnya terdapat anggota fraksi-fraksi dari partai pengusung Prabowo-Sandi.

"Di dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan teknis kepemiluan, KPU juga melibatkan wakil dari masing-masing pasangan calon, sepanjang tidak melampaui kewenangannya. Jadi, semestinya tidak ada alasan bagi Amien dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, untuk tidak percaya KPU," ujar Hendardi.

Meskipun demikian, lanjut dia, KPU memang harus dikawal bukan ditakut-takuti atau diancam, karena integritas dan keadilan Pemilu adalah kepentingan rakyat.

"Semua tuduhan dugaan kecurangan satu persatu telah diklarifikasi oleh KPU," kata dia.

"Kita semestinya mendukung independensi KPU dan jauhkan KPU dari potensi tidak netral dalam kontestasi Pemilu, karena jika KPU tidak tidak independen, bukan hanya kubu Prabowo-Sandi yang dirugikan tetapi juga kubu Jokowi-Amin. Bahkan yang paling dirugikan adalah rakyat, karena harus menerima produk demokrasi yang tidak berkualitas," lanjut Hendardi.

 Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Amien Rais Sebut Ada 31 Juta DPT Bodong di Pemilu 2019, http://www.tribunnews.com/nasional/2019/03/01/amien-rais-sebut-ada-31-juta-dpt-bodong-di-pemilu-2019?page=all.
Penulis: Danang Triatmojo