Dukung Tokong Berlayar Masuk Kecamatan Kute Siantan, BNPP Bakal Surati Mendagri

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - ‎Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia bakal menyurati Kementrian Dalam Negeri.

Penyampaian surat dilakukan setelah adanya audiensi antara Panitia Pembentukan Kecamatan Kute Siantan, bersama perwakilan Pemerintah Daerah diketahui kalau BNPP bakal menyurati terkait dukungan Kute Siantan masuk ke dalam wilayah perbatasan, terlebih dengan masuknya Pulau Tokong Berlayar ke wilayah Kecamatan Kute Siantan.

"Penyampaian dari BNPP seperti itu. Mereka akan menyurati Mendagri. Berkemungkinan surat itu akan dikirim sebelum rencana pertemuan minggu kedua di bulan Maret ini," ujar Ketua Panitia Pembentukan Kecamatan Kute Siantan, Sudirman Kasim Jumat (8/3/2019).

Ia menjelaskan ‎kalau Pemerintah Daerah telah berkirim surat ke Gubernur Kepri untuk mendorong Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.

• Kasus Mikol Senilai Rp 800 Juta Pengemudi Boat Pancung Jadi Tersangka, BC Selidiki Pemilik KM Rina 1

• Tingkatkan Kunjungan Turis, Hotel Bintan Lagoon Resort Tawarkan Paket Tebaik di Maret Ceria

• Selokan Area Parkir Welcome to Batam Penuh Sampah, Pengunjung Risih

• Tidak Lagi Berpatokan BBP, KPU Karimun: Penghitungan Suara Pakai Sistem Liga

Beberapa dokumen pendukung seperti surat dari Kementrian Kelautan dan Perikanan tentang masuknya Kute Siantan sebagai kawasan konservasi perairan nasional Kabupaten Kepulauan Anambas serta kawasan pengelolaan dan zonasi ‎Taman Wisata Perairan, dukungan dari Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3s) sektor energi dan sumber daya mineral, hingga persetujuan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD terkat Ranperda pembentukan Kecamatan Kute Siantan dan peta wilayah.

"Harapan kami, agar usulan ini dapat seceptnya mendapat persetujuan. Paling tidak, sesuai kesepakatan kami kemarin sebelum pelaksanaan Pemilu serentak. Mengapa kami ingin cepat, karena jujur kami sudah cukup menanti pemekaran ini sejak tahun 2012," ungkapnya.

Opsi untuk melakukan orasi secara besar-besaran di pangkalan migas yang ada di Matak, menurutnya tidak ingin dilakukan meski menurutnya ‎itu merupakan pilihan terakhir.

Bersama Bupati Anambas yang hadir dalam audiensi itu, pihaknya berharap agar Pemerintah Pusat dapat tergugah serta memberi restu terhadap pembentukan Kecamatan Kute Siantan ini. ‎

Sejumlah upaya pun, diakuinya sudah dilakukan oleh tim pembentukan kecamatan, termasuk meminta dukungan kepada Wakil rakyat dari Kepri di Senayan.

"Pada intinya, kami tinggal menunggu persetujuan dari Mendagri. Finalnya di pertemuan minggu kedua bulan Maret itu. Kami juga udah mengantar surat audiensi ke Komisi II DPR RI untuk memperoleh dukungan dari niat yang kami lakukan untuk membentuk kecamatan ini," ungkapnya.(tyn)