BATAM TERKINI

Kadin Kepri dan Batam Blak-blakan Tolak Wali Kota Ex Officio Kepala BP Batam, Ini Alasannya!

Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk mengungkapkan, Kadin Batam dan Kadin Kepri menegaskan menolak RPP terkait Wali Kota Ex Officio Kepala BP Batam.

Kadin Kepri dan Batam Blak-blakan Tolak Wali Kota Ex Officio Kepala BP Batam, Ini Alasannya!
TRIBUNBATAM/ARGIANTO
BP Batam 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk mengungkapkan, Kadin Batam dan Kadin Kepri menegaskan menolak Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Wali Kota Ex Officio Kepala BP Batam.

Hal itu diungkapkan saat perwakilan Kadin Kepri dan Batam menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi II DPR RI bertempat di ruang rapat Komisi II DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).

"Kami minta Wali Kota Batam agar fokus kepada peningkatan pelayanan perizinan maupun pelayanan publik," kata Jadi.

Soal rangkap jabatan, Wali Kota ex Officio Kepala BP Batam memang masuk dalam pembahasan dalam pertemuan atau hearing tersebut.

"Rangkap jabatan ini menimbulkan abuse of power (tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu). Karena ada kepentingan politik dan kepentingan ekonomi dicampuradukkan dengan tata kelola pemerintahan," kata Anggota Komisi II DPR RI, Firman Soebagyo.

Ia termasuk pihak yang berpandangan, jika rangkap jabatan wali kota sebagai kepala BP Batam, adalah hal yang tak boleh dilakukan. Karena melanggar undang-undang.

Harga Brokoli Naik Jadi Rp 60 Ribu per Kg di Pasar Legenda Batam, Ini Daftar Harga Sayuran Terkini

Istri Sudah Meninggal, Pria Ini Perkosa Anak Kandungnya 5 Kali Hingga Hamil 6 Bulan

HANYA DUA HARI! Promo KFC Crazy Deal, Beli 5 Potong Ayam Cuma Rp 49.545

LAGI! Driver Taksi Online Batam Kena Tahan, Sopir Taksi Online: Kami Nggak Suka Dipersekusi

"Dari rapat itu, kami di Komisi II sepakat perlunya dibentuknya pansus untuk menyelesaikan persoalan Batam. Di samping pansus dibentuk, sekaligus untuk mengawal agar pemerintah tidak salah mengambil langkah. Karena ini jelang tahun politik dan bisa merugikan Presiden Jokowi, ketika keputusan dibuat dan berakibat mengecewakan rakyat," ujarnya.

Selain soal Walikota Ex Officio Kepala BP Batam, baik Kadin Kepri maupun Kadin Batam juga meminta Free Trade Zone (FTZ) diperkuat sampai 70 tahun sesuai undang-undang.

Kadin juga menyampaikan persoalan terkait situasi dan kondisi Batam akhir-akhir ini yang tidak menentu, dan berakibat pada merosotnya kegiatan usaha.

Terutama kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dirugikan, dan bisa berdampak pada pekerja.

Halaman
12
Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved