Kemenag Tak Akan Beri Bantuan Hukum Bagi Pegawai yang Terlibat OTT KPK

Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin memastikan pihaknya tak akan memberikan bantuan hukum bagi pegawainya yang tertangkap OTT KPK

Kemenag Tak Akan Beri Bantuan Hukum Bagi Pegawai yang Terlibat OTT KPK
Tribunnews
Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menggelar jumpa pers terkait OTT KPK yang melibatkan pejabat Kemenag 

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA - Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin memastikan pihaknya tak akan memberikan bantuan hukum dalam bentuk apapun bagi pegawainya yang terlibat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Hal tersebut disampaikan Lukman saat menggelar konferensi pers di kantor Kementerian Agama, Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019).

Lebih lanjut ia mengatakan, pegawai yang bersangkutan juga akan diberhentikan.

Surat Terbuka Romahurmuziy usai Ditangkap KPK, Merasa Dijebak hingga Minta Maaf ke Anak Istri

Inilah Video Pidato Romahurmuzy sebelum Ditangkap KPK: Hari Ini Pejabat, Besok Bisa Jadi Penjahat

Jual Beli Jabatan Kemenag, Penangkapan Romahurmuziy oleh KPK Diwarnai Kejar-kejaran di Lobi Hotel

"Kementerian Agama segera memberhentikan pegawai yang terlibat dalam peristiwa OTT oleh KPK, dan tidak akan memberikan bantuan hukum dalam bentuk apapun," ujar Menag Lukman.

Dirinya pun telah memerintahkan kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama untuk bekerja sama dengan aparat KPK untuk mengungkap dan menuntaskan kasus ini.

Romahurmuzy berbaju tahanan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka (Tribunnews/Herudin)

"Melakukan evaluasi terhadap sistem dan tatakelola kepemerintahan di lingkungan Kementerian Agama agar benar-benar dapat mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme," terang dia.

Seperti diketahui, pejabat di Kementerian Agama, unsur swasta, serta Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy, terjaring dalam OTT KPK di Surabaya, pada Jumat (15/3/2019).

KPK pun menetapkan Rommy dan dua pegawai Kemenag berinisial HRS dan MFQ yang merupakan Kepala Kantor Wilayah Kemenang Jawa Timur dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

OTT ini diduga berkaitan dengan jual-beli jabatan di Kemenag.

"Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam, sebagaimana diatur dalam KUHAP dilanjutkan dengan gelar perkara maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kemenag tahun 2018-2019," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (16/3/2019).

Halaman
1234
Editor: Alfian Zainal
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved