Pembangunan Kejari Kepulauan Anambas Tunggu Restu Presiden, Letak Geografis Jadi Pertimbangan

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - ‎Rencana pembangunan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Anambas harus menunggu persetujuan Presiden.

Eko Siwi Iriyani Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada biro perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengatakan, terdapat proses yang dilakukan untuk bisa merealisasikan hadirnya Kejaksaan Negeri di Anambas.

Mulai dari hasil peninjauan yang akan disampaikan kepada Jaksa Agung, sampai ke Sekretariat Kabinet, Kementrian Keuangan sampai Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

"Ada tahapan prosesnya. ‎Sesuai ketentuan, pembentukan kejaksaan negeri harus melalui Keputusan Presiden. Setelah Keppresnya turun meminta organisasinya. Selanjutnya ke Menpan RB karena menyangkut organisasi, kemudian soal SDM nya," ujarnya saat ditemui di Tarempa, Kamis (21/3/2019).

• Klaim Pembangunan Masjid Agung Anambas Capai 71 Persen, PU Sarankan Kontraktor Tambah Pekerja

• Paket Data Susah Diakses, Ini Cara Warga Jemaja Timur Anambas Gunakan Internet

• Jangan Rusak Alat Peraga Kampanye Caleg, Ada Sanksi Bagi Pelaku, Simak Penjelasan Bawaslu Anambas

• Pemprov Kepri Bawa Langsung Investor ke Anambas, Rencana Akan Beli Ikan Basah

Pihaknya pun tidak bisa memastikan berapa lama waktu yang ideal sampai terbitnya Keputusan Presiden yang menjadi dasar untuk hadirnya Kejaksaan Negeri.

Ia tidak mengelak, kalau letak geografis terlebih seperti Anambas yang merupakan kepulauan menjadi pertimbangan kuat di level pusat untuk merealisasikan Kejari tersebut.

Saat ini, ‎terdapat dua Kejari ‎masing-masing Kejari Kaimana dan Kejari sumbawa barat sudah turun kepresnya dan kami proses untuk organisasinya ke Menpan.

Tidak hanya itu, terdapat tiga Kejaksaan Tinggi ‎diantaranya Kejati Sulawesi barat, Papua Barat dan Kalimantan Utara yang saat ini masih dalam proses.

"Dari 34 provinsi, ada 3 daerah yang belum punya kejaksaan tinggi. Yang Sudah turun kepresnya Sulawesi Barat. ‎Pengajuannya ini merupakan usulan tahun kemarin," ungkapnya.

Dukungan dari Pemerintah Daerah setempat, menurutnya juga menjadi hal penting dalam merealisasikan Kejari di Anambas.
Salah satu yang paling mendasar, yakni status lahan yang sudah bersertifikat serta telah dihibahkan ke Kejaksaan.

Pihaknya berharap, dukungan yang diperlukan itu dapat dipenuhi untuk mempercepat peningkatan status menjadi Kejari di Anambas.

• Jadi Generasi Cinta Alquran, Gubernur Kepri Buka STQH VI Tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas 2019

• Buka STQH, Gubernur Kepri: Anambas Seperti Raja Ampat, Pariwisatanya Miliki Daya Tarik Tersendiri

• Kasatpol PP Anambas Bantah Ada Larangan Jualan saat Pembukaan STQ, Delta: Saya Tetap Jualan

• Pelaksanaan UNBK Pertama Tingkat SMP di Anambas, Provinsi Hanya Restui Satu Sekolah

"Soal layak atau tidak lahan yang dilihat kemarin, melihat dukungannya dari pemda dan daerah setempat. Seperti kesiapan sarana prasarana misalnya lahannya itu. Sudah bersertifikat, apakah sudah dihibahkan ke kejaksaan negeri atau belum. Kalau belum, tidak bisa dibangun, karena DIPA nya Kejaksaan negeri. Itu pun nanti masih moratorium. Jadi untuk membangun kantor, dibutuhkan izin Presiden lagi. Ada beberapa prosedur yang memang harus dilalui," bebernya.

Tim biro perencanaan Kejagung sebelumnya melakukan survei lapangan untuk melihat langsung lahan yang nantinya akan dibangun kantor Kejaksaan Negeri di Anambas.

Tim rencananya bertolak dari Anambas pada hari ini ke Batam untuk selanjutnya kembali ke Jakarta.(tyn)