ANAMBAS TERKINI

Dana Hibah Tak Boleh Diberikan Berturut-turut Kepada Ormas, ini Penjelasan Kemendagri

Dalam Undang Undang nomor 24 tahun 2009 yang sudah diuji materi disebutkan, selama tidak sama pada pokoknya, hal itu bisa saja dilakukan

Dana Hibah Tak Boleh Diberikan Berturut-turut Kepada Ormas, ini Penjelasan Kemendagri
TRIBUNBATAM.id/SEPTYAN MULIA ROHMAN
Fran Sinatra perwakilan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri saat memberikan penjelasan kepada perwakikan organisasi yang ada di Anambas. Tribun/Septyan Mulia Rohman. 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Pemberian dana hibah dari pemerintah kepada Organisasi ‎tidak bisa dilakukan secara berturut-turut.

Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Organisasi lain untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah.

"Artinya diberikan kesempatan kepada Organisasi yang lainnya. Jadi, kalau sudah tahun pertama sudah mendapat bantuan. Pada tahun ketiga bisa mengajukan kembali," ujar Fran Sinatra perwakilan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri.

Fran yang hadir saat pelatihan managemen kelembagaan bagi organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat penerima dana bansos dan hibah di salahsatu aula Sabtu (30/3) kemarin.

Organisasi maupun LSM yang ada di Anambas dapat mengajukan usulan dana baik pada tingkat provinsi, hingga ke Pemerintah Pusat.

Prakiraan Cuaca Kepri dari BMKG Hari Ini, Hujan Pagi Hari Mendung hingga Angin Kencang

Persib Bandung vs Ewako KKSS Minggu Sore Ini di Stadion Citramas Batam, Tiket Bisa Dibeli di Stadion

Piala Presiden 2019 Hari Ini Persela vs Madura United, Siapa Pemilik Tiket Semifinal Terakhir?

Kalahkan Pelari Tuan Rumah Muhammad Zohri Raih Emas Nomor 100 Meter di Malaysia

Ia menjelaskan, kalau tidak ada lagi paksaan untuk mendaftarkan organisasi maupun LSM ke Pemerintah.

"Hanya saja, bagi organisasi yang tidak mendaftarkan, tidak mendapatkan fasilitas apapun oleh pemerintah. Oleh karena itu, sayang sekali kalau organisasi tidak terdaftar," ungkapnya.

Ia mengatakan, terdapat standar minimal 7 substansi dalam memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanga (AD/ART) yang diatur Undang Undang. Penambahan substansi dalam AD/ART, dapat ditambahkan selama tidak berbenturan dengan aturan yang berlaku.

Fran Sinatra juga mengatakan soal pemasangan logo organisasi yang mirip dengan logo instansi maupun lambang negara.

Dalam Undang Undang nomor 24 tahun 2009 yang sudah diuji materi disebutkan, selama tidak sama pada pokoknya, hal itu bisa saja dilakukan.

Halaman
12
Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved