Dituding Tidak Netral Gara-gara DPT, Mendagri Tjahjo Kumolo Minta Buktikan

TRIBUNBATAM.ID, SURABAYA - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo angkat bicara atas tudingan Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, yang menyebut Mendagri tidak netral di Pemilu 2019.

Hashim menyatakan itu karena tak kunjung menyelesaikan karut marut DPT (Daftar Pemilih Tetap) 2019.

Menurut Tjahjo, tudingan yang dilontarkan tersebut tidak beralasan dan tidak masuk akal bahkan salah sasaran karena Mendagri tidak bertanggung jawab soal DPT.

• Sampai di Padang, Prabowo Disambut Lantunan Salawat Oleh Massa Pendukungnya Terimakasih Sumbar

• VIRAL. Sebelum UN, Siswa SMA Ini Kejar Jokowi untuk Berfoto di Bandara, Sampai Lupa Ada Ibu Negara

• Wapres Jusuf Kalla Deadline BP Batam! Akhir April Tarif Logistik Batam Sudah Harus Turun

Bahkan Tjahjo menegaskan dirinya selama ini tidak pernah melakukan intervensi ke KPU, termasuk masalah DPT.

"Saya akan jawab. Saya telepon KPU saja tidak pernah. Ikut campur DPT saya tidak pernah," tegas Tjahjo usai Kuliah Umum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan Materi “Partisipasi Masyarakat Kampus Dalam Pemilu Untuk Memperkuat Nilai Kebangsaan”, Selasa (2/4/2019).

Tjahjo juga menantang pihak penuding untuk membuktikan bahwa dirinya yang mereka nilai tidak netral dalam Pemilu 2019.

"Buktikan dong yang mana saya tidak netral. Tugas kami hanya pra. Pranya dimana, membantu pemerintah, yaitu KPU, apa yang bisa dibantu. Kemudian menyerahkan data nama pemilih. Selebihnya yang urus KPU," tegasnya.

Menurutnya, penting di momen yang sudah mendekati hari coblosan ini untuk menjaga kondusivitas dan tidak membuat berita palsu, hoaks. Terlebih tuduhan yang tidak berdasar.

"Saya telepon komisioner KPU saja belum pernah. Saya jaga independensi," pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo menyayangkan pihak KPU RI dan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang belum menyelesaikan karut marut DPT (Daftar Pemilih Tetap) 2019.

Bahkan Hashim mengatakan karut marutnya DPT itu mengindikasikan Mendagri Tjhajo Kumolo sebagai sosok yang tidak netral di Pemilu 2019 ini.

“Kami prihatin bahwa pimpinan kementerian untuk hal yang terpenting ini yaitu Pak Tjahjo Kumolo justru tidak netral, hal itu sudah beberapa kali kami sampaikan kepada pihak mereka,” ungkap Hashim dalam konferensi pers di Hotel Ayana, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019), sebagaimana diberitakan di Tribunnews.com 

Netralitas ASN

Tjahjo Kumolo juga mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

Namun di sisi lain, para perangkat pemerintah, baik di daerah hingga pusat, harus berkomitmen menyukseskan pemilu 2019.

Tjahjo menegaskan pentingnya netralitas dari ASN dalam konteks politik. Namun, sebagai ASN harus melaksanakan pemerintahan dalam konteks pemerintahan pusat sampai daerah.

 "Netral secara etimologis memiliki arti dan makna kaitan kata benda atau kata sifat yakni, netral artinya tidak berpihak, tidak berwarna, bebas (tidak terikat)," kata Tjahyo seperti rilis Kemendagri.

"Di dalam konteks pekerjaan birokrasi/ASN sejatinya adalah profesi yang tidak bebas dan terikat pada tugas dan kewajiban menjalankan seluruh peraturan dan program presiden, menteri dan kepala daerah," kata Tjahyo.

"Birokrasi harus berpihak pada kepentingan negara dan masyarakat. Birokrasi harus satu warna tegak lurus pada NKRI", terangnya.

Mengingat pentingnya netralitas itu, ASN terikat pada aturan, taat pada tugas pokok menjalankan seluruh program pemerintahan dari pusat sampai desa, siapapun dan darimanapun pemimpinnya. 

"Presiden Jokowi berkeinginan menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, taat kepada hukum membangun reformasi birokrasi", kata Tjahjo.

Tjahjo juga menyampaikan tahapan konsolidasi demokrasi yang panjang dimulai dari gelaran Pilkada Serentak. Yang mana, pada 2015 silam telah melibatkan 269 daerah, Tahun 2017 dengan 101 daerah, dan Tahun 2018 dengan 171 daerah.

Tjahjo juga mengingatkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan fasilitasi kepada Penyelenggara Pemilu. Utamanya, untuk mendukung tahapan Pemilu sampai pada pelantikan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, DPR RI dan DPD RI serta Presiden dan Wakil Presiden.

Lebih lanjut, Mendagri menghimbau seluruh aparatur Pusat sampai daerah untuk membantu sosialisasi Pileg dan Pilpres Serentak Tahun 2019 agar tercapainya tingkat partisipasi politik masyarakat.

"Target penyelenggara Pemilu adalah 78 persen, mudah-mudahan bisa lebih. Kunci dari pelaksanaan sosialisasi tidak hanya dibebankan kepada penyelenggara Pemilu, tetapi seluruh aparatur Pemerintah, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat untuk ikut membantu," terangnya.

"Sebab, Pemilu Serentak kali ini mencoblos 5 surat suara dan dari hasil simulasi proses pemungutan suara yang dibutuhkan 1 orangnya bisa mencapai 11 menitan", papar Tjahjo.

Menurutnya, kunci sukses pemilu ada pada tingkat partisipasi dari masyarakatnya yang juga harus terjamin dalam menjaga legitimasi dari hasil Pemilu itu sendiri.

Selain itu, Mendagri tidak bosan-bosannya nenyampaikan untuk mencermati adanya potensi Racun Demokrasi. 

"Jangan lupa juga cermati dan lawan Racun Demokrasi, yaitu politik uang, kampanye yang berujar kebencian, politisasi SARA, fitnah dan Hoax," terangnya.

"Jangan sampai masyarakat terpengaruh dari setiap informasi keliru yang berdampak pada rusaknya rasa persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.

Menurutnya, berbagai racun demokrasi di media sosial saat ini sangat mengawatirkan.

"Di dalam pemilu, justru seharusnya harus mengorganisir dan menebar kedamaian, informasi yang mendinginkan dan menyejukan untuk merajut rasa persaudaraan dan persatuan," ujarnya.

"Mari kita jaga persatuan dan kesatuan serta semangat gotong-royong di tengah- tengah masyarakat", kata Tjahjo.

Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul BPN Prabowo-Sandi Tuding Tjahjo Kumolo Tidak Netral. Begini Reaksi Tjahjo Kumolo, http://surabaya.tribunnews.com/2019/04/02/bpn-prabowo-sandi-tuding-tjahjo-kumolo-tidak-netral-begini-reaksi-tjahjo-kumolo.
Penulis: Fatimatuz Zahro