Wiranto Minta Kedua Capres Larang Pendukungnya Lakukan Aksi Provokatif

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani/Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - ‎Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengimbau semua pihak menghargai ajakan para calon presiden untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"‎Kami juga minta agar para capres melarang para pendukungnya untuk melakukan aksi-aksi provokasi yang nyata-nyata akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menghormati proses finalisasi hasil pemilu yang sedang dilakukan oleh KPU," tutur Wiranto dalam jumpa pers di Ruang Parikesit Gedung Utama Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat No 15 Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).

Hadir dalam jumpa pers tersebut Kapolri, Panglima TNI dan Menteri Hukum dan HAM serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.

TNI dan Polri, kata Wiranto, akan bertindak tegas untuk menindak dan menetralisir berbagai aksi yang nyata-nyata akan menganggu ketertiban dan keamanan nasional serta keutuhan bangsa dan negara.

Terpisah, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menambahkan pihaknya sudah meminta ke berbagai pihak terkait agar tidak melakukan mobilisasi masa baik dalam merayakan kemenangan atau ketidakpuasan.

"Kami sepakat tidak tolelir pihak manapun yang ganggu kamtibmas apalagi sampai melakukan upaya inkonstitusional. Kemarin di Bundaran HI, kami bubarkan massa dari kedua pasangan.‎ Kepada seluruh Kapolda sudah saya perintahkan melakukan hal yang sama," tegas Tito.

"Hitungan yang utama itu KPU, tunggu pernyataan resmi. Bagi pihak yang bertujuan ganggu stabilitas kamtibnas. Hati-hati kami punya kemampuan deteksi. Kami pasti lakukan langkah sesuai aturan hukum yang berlaku," tambah jenderal bintang empat itu.

Partisipasi Pemilih Tinggi

Wiranto juga mengatakan bahwa partisipasi pemilih pada pemilu dan Pilpres 2019 sangat tinggi, mencapai 80,90 persen.

Angka tersebut, menurut Wiranto, lebih tinggi dari target yang ditetapkan oleh KPU.

KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen di Pemilu Serentak 2019.

"Partisipasi pemilih mencapai 80.90 persen, telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 77,5 persen. ‎Hal ini menunjukkan bahwa siapapun presiden yang terpilih akan memiliki legitimasi yang tinggi," tegas Wiranto.

Sebelumnya, Ketua KPU, Arief Budiman menjelaskan target 77,5 persen itu ‎termasuk realistis bagi negara demokratis seperti Indonesia.

Angka itu, kata Arief, cukup tinggi ketimbang negara lain. Apalagi masyarakat Indonesia semakin sadar untuk menggunakan hak pilihnya.