KARIMUN TERKINI

Tak Ada Rekomendasi Ganti, KPU Karimun Tugaskan Petugas PPPS yang Sama Saat Pemungutan Suara Ulang

KPU beralasan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Karimun untuk memberhentikan atau tidak menggunakan jasa petugas PPS tersebut

Tak Ada Rekomendasi Ganti, KPU Karimun Tugaskan Petugas PPPS yang Sama Saat Pemungutan Suara Ulang
KPU.go.id
Maskot Pemilu 2019 

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Petugas PPS TPS 005, Kelurahan Sungai Lakam Timur yang oleh Bawaslu Kabupaten Karimun diduga melakukan pengrusakan surat suara masih dipercaya KPU Kabupaten Karimun untuk melaksanakan proses pemungutan suara ulang (PSU).

KPU beralasan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Karimun untuk memberhentikan atau tidak menggunakan jasa petugas KPPS tersebut.

"Tidak ada rekomendasi apa-apa dari Bawaslu soal KPPS itu, berarti masih kami pakai lah," kata Ketua KPU Kabupaten Karimun, Eko Purwandoko, Senin (22/4).

Sementara itu M Fadli, Komisioner Bawaslu Kabupaten Karimun Bidang Hukum dan Penindakan membenarkan pihaknya belum menerbitkan rekomendasi pemberhentian atau tidak menggunakan jasa petugas PPS tersebut ke KPU Kabupaten Karimun.

Fadli beralasan, pihaknya belum bisa mengecek barang bukti surat suara yang diduga dirusak oleh petugas PPS TPS 005 Sungai Lakam Timur itu.

Rencana pihaknya, kotak suara tersebut akan dibuka pada saat PSU bersama dengan pihak kepolisian.

Tak Ada Lagi Perundungan, SDN 001 Tarempa Deklarasi Sebagai Sekolah Ramah Anak

Surat Suara Belum Datang, Pemungutan Suara Ulang di 6 TPS Karimun Ditunda, Ini Kata Ketua KPU

UNBK di Karimun, Wakil Bupati Anwar Hasyim Minta Siswa Semangat dan Fokus

Bupati dan Wakil Bupati Tinjau Pelaksanaan UNBK di Bintan, Ini Pesannya kepada Siswa

"Bukan tidak. tapi belum menerbitkan rekomendasi karena surat suara yang dikabarkan dirusak itu masih dalam kotak suara dan belum dibuka sama sekali."

"Kalau kami paksa buka sekarang, nanti malah kami pula yang kena pidana, nanti kami buka bersama-sama dengan pihak kepolisian," kata Fadli.

Fadli mengatakan, jika saat dibuka kotak suara dan terbukti ada surat suara lebih dari satu dirusak, pihaknya tidak akan segan-segan meminta petugas PPS untuk memproses secara pidana.

"Ancaman pidananya penjara 4 tahun, Pasal 532," kata Fadli.

Perihal surat suara apa yang diduga dirusak, Fadli mengatakan dugaan awalnya yakni surat suara DPRD Provinsi Kepri lebih dari satu lembar.

"Tapi bisa saja berkembang ke surat suara yang lain, bisa presiden, DPR RI atau DPRD Kabupaten Karimun, makanya baru bisa tahu kalau sudah dibuka kotak suaranya," kata Fadli. (yah)

Penulis:
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved