Breaking News:

Ada 37 Kampung Tua di Batam, Presiden Beri Waktu 1 Bulan Untuk Bereskan Masalah Sertifikat Tanah

Pemerintah kota Batam diberikan mandat oleh Presiden Indonesia Joko Widodo untuk menyelesaikan sertifikat lahan Kampung Tua.

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Eko Setiawan
TRIBUNBATAM.id/ENDRA KAPUTRA
Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad soal sertifikat Kampung Tua Batam 

TRIBUNBATAM.id BATAM - Pemerintah kota Batam diberikan mandat oleh Presiden Indonesia Joko Widodo untuk menyelesaikan sertifikat lahan Kampung Tua.

Kita ketahui, di Batam ada beberapa kampung tua yang sejauh penduduk yang tinggal disana tidak memegang sertifikat.

Wakil Walikota Batam, Amsakar Ahmad mengatakan, Presiden meminta langsung Menteri ATR menghubungi Walikota Batam terkait hal tersebut

"Jadi pak Menteri langsung nelpon Walikota, sesuai arahan presiden agar menyegerakan sertifikat lahan di kampung tua di selesaikan," kata Amsakar yang ditunjuk sebagai Ketua tim pembebesan lahan Kampug Tua, Minggu (28/04/2019).

F1 GP AZERBAIJAN. Hasil Kualifikasi GP Azerbaijan Valtteri Bottas Pole Position, Hamilton2, Vettel 3

SEDANG BERLANGSUNG Acara Akad Nikah Ammar Zoni dan Irish Bella, LIVE Di SCTV

Wanita Ini Langsung Roboh Usai Minum Bensin, Hendak Bunuh Diri Karena Ada Masalah Dengan Kekasih

Tidak hanya menghubungi walikota Batam HM Rudi, ternyata Menteri ATR juga menghubungi langsung Kepala BP Batam.

"Pak Edy juga ditelepone, sama halnya dengan pak walikota. Diberikan Waktu selama satu bulan ini.

Dari arahan itulah dibuat rencana, Senin (29/04/2019) akan diadakan pertemuan bersama BP Batam.

Hasil MasterChef Indonesia Sabtu, 27 April 2019, Daniar Aman, Elin Comeback, Ini Nama yang Pulang

Jadi Orang Terkaya di Dunia, Begini Cara Bill Gates Menghabiskan Uang, Punya Jet dan Pulau Pribadi

Pembukaan STQH VIII Provinsi Kepri di Bintan Meriah, Kafilah Batam Absen Jadi Pembicaraan, Ada Apa?

Pertemuan ini akan membahas percepatan seperti tenggang waktu yang diberikan oleh Presiden.

Amsakar juga mengatakan, ada sebanyak 37 titik di Kampung Tua yang akan dibebaskan dari BP Batam dan kembalikan ke Pemko Batam atau Badan Pertanahan Nasional (BPN)

"Namun untuk luasan lahan yang akan mendapat sertifikat masih dalam pembahasan. Soalnya saat ini masing masing punya versi luasan. Pemko ada, BP Batam ada, bahkan Masyarakat juga ada," ujarnya. (tribunbatam.id/endra kaputra)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved