Breaking News:

Presiden Jokowi Gagas Pindahkan Ibukota. Ternyata Ibukota Indonesia Sudah Pernah Pindah 3 Kali

Meskipun Jakarta berusia lebih dari 500 tahun dan belum tergantikan, namun ibukota Indonesia pernah dua kali pindah karena alasan darurat

HERUDIN
Istana Negara 

Pada tahun 1619, VOC dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen menduduki Jayakarta setelah mengalahkan pasukan Kesultanan Banten dan kemudian mengubah namanya menjadi Batavia.

Selama kolonialisasi Belanda, Batavia berkembang menjadi kota yang besar dan penting.

Untuk pembangunan kota, Belanda banyak mengimpor budak-budak dari Bali, Sulawesi, Maluku, Tiongkok, dan pesisir Malabar, India.

Sebagian berpendapat bahwa mereka inilah yang kemudian membentuk komunitas yang dikenal dengan nama suku Betawi.

Namun, kota ini kemudian semakin majemuk dan kelompok-kelompok suku makin banyak, seperti Pecinan, Pekojan, Kampung Melayu, Kampung Bandan, Kampung Ambon, Kampung Bali, dan Manggarai.

Nama Batavia berubah lagi menjadi Djakarta setelah Jepang menguasai Indonesia tahun 1942.

Penggantian nama ini untuk menarik hati penduduk saat berkecamuknya Perang Dunia II.

Nama Djakarta bertahan hingga saat ini, namun baru berdiri sebagai provinsi khusus sejak tahun 1959.

Sebelumnya, Jakarta di bawah wilayah Provinsi Jawa Barat.

Gubernur pertama Soemarno Sosroatmodjo, seorang dokter tentara yang diangkat oleh Presiden Sukarno dan tahun 1961, status Djakarta diubah dari Daerah Tingkat Satu menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI).

Perbuhan istilah Djakarta menjadi Jakarta berdasarkan pada perubahan EYD (Edisi Yang Disempurnakan) Bahasa Indonesia tahun 1970-an.

Tiga Ibukota

Meskipun Jakarta berusia lebih dari 500 tahun dan belum tergantikan sebagai ibukota, namun ibukota Indonesia pernah dua kali pindah karena alasan darurat.

Pada tanggal 4 Januari 1946 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ibukota Indonesia berada di Yogyakarta.

Pemindahan ibukota ini lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan karena alasan sarana dan prasarana.

Soekarno Hatta saat HUT pertama RI di Yogyakarta (IPPHOS/Antara)

Setelah Soekarno memproklamirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus, namun jajaran founding father Republik Indonesia tidak siap dengan berbagai tetek-bengek pemerintahan yang memang belum terpikirkan sebelumnya.

Selain itu, Jakarta memang menjadi sasaran utama Belanda untuk dikuasai kembali sehingga Soekarno dkk terancam.

Bahkan, Belanda yang membonceng pasukan perdamaian Sekutu, berhasil kembali menduduki Jakarta hanya satu bulan setelah kemerdekaan, yakni 29 September 1945.

Sultan HB IX yang saat itu jugas Gubernur DIY mengirim kurir ke Jakarta dan menyarankan agar ibu kota pindah ke Yogya.

Tawaran itu pun diterima oleh Bung Karno karena Yogyakarta memang daerah yang paling siap menerima kemerdekaan.

Pemindahan itu juga berakibat pada HUT pertama RI juga dirayakan di Yogyakarta.

Aktivitas pemerintahan di Yogyakarta dipusatkan di Hotel Merdeka yang saat ini bernama Inna Garuda.

Meskipun demikian, banyak hal penting yang terjadi di Yogyakarta ini, terutama dalam mempertahankan pemerintahan dari Belanda.

PDRI di Bukittinggi dan Halaban

Perang atau yang dikenal dengan agresi Belanda pada periode 1945 hingga 1949 sangatlah berat, namun jhuga sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan yang sudah diakui banyak negara di dunia.

Belanda berusaha menangkap Soekarno-Hatta untuk melumpuhkan pemerintahan Indonesia.

Namun Soekarno tak kalah cerdik.

Saat Soekarno-Hatta ditangkap Belanda pasda 19 Desember, MEREKA langsung mengeluarkan dua surat mandat untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia kepada Syafruddin prawiranegara pada 22 Desember 1948-13 Juli 1949.

Surat mandat lainnya kepada Alexander Andries Maramis, Duta Besar Indonesia di New Delhi, untuk melakukan hal yang sama, jika Syafruddin gagal.

Ibukota RI di Yogyakarta juga dikuasai Belanda dalam Agresi Militer Belanda II, mereka berulangkali menyiarkan berita bahwa RI sudah bubar.

Para pemimpinnya, seperti Soekarno, Hatta dan Syahrir sudah menyerah dan ditahan.

Tetapi Belanda keliru karena pemerintahan Indonesia sudah pindah ke Bukittinggi, dipimpin oleh Syafruddin.

Syafruddin bersama bersama Kol. Hidayat, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatra, mengunjungi Mr. Teuku Mohammad Hasan, Gubernur Sumatra/Ketua Komisaris Pemerintah Pusat mrembentuk kabinet sementara.

Rumah di Halaban, tempat pembentukan kabinet PDRI

Agar tidak ditangkap Belanda, sejumlah tokoh penting meninggalkan Bukittinggi menuju Halaban, daerah perkebunan teh, 15km di selatan kota Payakumbuh.

Pada 22 Desember 1948 mereka membentuk kabinet darurat PDRI dan sehari setelahnya, Syafruddin berpidato melalui RRI dan menyerukan kepada seluruh angkatan perang di seluruh Indonesia untuk tetap bertempur.

Para pemimpin negara ini memang bisa disebut pemerintahan gerilya karena mereka bergerak di hutan-hutan Sumatera tengah.

Meski demikian, mereka berhasil membangun propaganda bahwa Indonesia masih ada, menggunakan radio dari dalam hutan.

Hebatnya lagi, Syafruddin membentuk kabinet yang anggotanya terpisah, ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa.

Panglima militer, misalnya, adalah Jenderal Sudirman yang bergerilya di seluruh Jawa, dibantu Kolonel AH Nasution sebagai Panglima Teritorial Jawa.

Jakarta --secara de facto-- kembali menjadi ibukota setelah perjanjian Roem-Roijen 7 Mei 1949, setelah Belanda mendapat kecaman internasional karena agresinya yang gagal.

Monumen PDRI di Halaban, simbol penyambung nyawa NKRI 

Mohammad Roem sebagai pimpinan delegasi Indonesiasengaja membuat alot perundingan dengan tujuan Belanda menghadirkan Mohammad Hatta ke perundingan.

Belanda akhirnya luluh dan Wakil Presiden sekaligus Perdana Menteri Mohammad Hatta yang diasingkan di Bangka pun didatangkan ke Jakarta.

Sekali lagi, ini taktik cerdik untuk memaksa Belanda mengakui eksistensi Mohammad Hatta sebagai pemimpin Indonesia.

Selain penyerahan kembali mandat oleh Syafruddin kepada Hatta saat itu, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang menyatakan bahwa “Jogjakarta is de Republiek Indonesie” (Yogyakarta adalah Republik Indonesia).

Penulis: Alfian Zainal
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved