7 Kontroversi Karir Politik Bupati Sri Wahyumi. Dipecat PDIP, Diskor Mendagri dan Mutasi 300 Pejabat

Perjalanan karir politik Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip dalam lima tahun terakhir hingga ditangkap KPK penuh kontroversi

7 Kontroversi Karir Politik Bupati Sri Wahyumi. Dipecat PDIP, Diskor Mendagri dan Mutasi 300 Pejabat
Instagram
Bupati Talaud Sri Wahyumi Manalip 

"Mutasi ini juga sudah dilarang oleh Mendagri tapi tetap dilaksanakan pada 19 Juli 2018, padahal surat Kemendagri keluar 18 Juli 2018," kata Jemmy.

Kasus ini membuat Sri Wahyumi Manalip kembali bersitegang dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebelum melakukan mutas,i Pemkab Talaud mengirim permohonan izin untuk melakukan mutasi jabatan, namun surat balasan Kemendagri menolak rencana itu.

Sri Wahyumi Maria Manalip
Sri Wahyumi Maria Manalip (instagram.com/sri_manalip)

Sesuai surat yang disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sonny Sumarsono, mutasi usai Pilkada melanggar UU.

Dalam ketentuan pasal 71 ayat 2 UU nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan men

Sri Wahyumi Manalip melaksanakan perjalanan ke luar negeri tanpa izin Mendagri.

Pelanggaran itu berbuah sanksi penonaktifannya sebagai bupati selama 3 bulan.

4. Kibarkan Bendera Filipina

Kasus Bupati Sri Wahyumi Manalip juga pernah menyarankan masyarakat Talaud memasang bendera Filipina sebagai protes terhadap pembangunan yang tidak dilakukan di daerahnya.

Hal ini menimbulkan polemik karena Talaud adalah kabupaten terluar yang berbatasan langsung dengan Filipina.

5. Dinonaktifkan Mendagi

Halaman
1234
Editor: Alfian Zainal
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved