TANJUNGPINANG TERKINI

Dihentikan Karena Pemilu, Kejati Kembali Lakukan Pemeriksaan Kasus Korupsi di Kepri pada Mei 2019

Setelah dihentikan karena kegiatan Pemilu 2019, penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejati Kepri akan dilanjutkan

Dihentikan Karena Pemilu, Kejati Kembali Lakukan Pemeriksaan Kasus Korupsi di Kepri pada Mei 2019
TRIBUNBATAM.id/WAHIB WAFA
Aspidsus Kejati Kepri Tety Syam (kanan) bersama mantan Aspidsus Kejati Kepri Ferry Tass 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Setelah dihentikan karena kegiatan Pemilu 2019, penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejati Kepri akan dilanjutkan.

Sejumlah kasus kini tengah dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kejati Kepri, akan kembali dilanjutkan proses pemeriksaan lanjutan oleh tim penyidik Pidana Khusus.

Di antara kasus yang tengah didalami Kejati adalah di BUMD Kepri.

Sebelumnya sejumlah pihak pejabat utama sudah diperiksa atas dugaan korupsi dana yang mengalir dari APBD provinsi Kepri ke perusahaan milik BUMD yakni PT Pembangunan Kepri.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Tety Syam SH MH  dikonfirmasi Tribun Batam menyebutkan pihaknya akan kembali melakukan pemeriksaan di bulan Mei 2019.

Beberapa bulan ini kasus ini tak ada kabarnya setelah sebelumnya terakhir intens diperiksa pada Desember 2018.

"(Karena Pemilu) kita lanjutkan proses pemeriksaan penyelidikan pada bulan depan (Mei). Jadi semua tunggakan kasus itu akan kita laksanakan pemeriksaan kembali," kata Tety Syam mantan Kajari Pelelawan, Selasa (30/4/2019).

Apakah pihaknya segera menaikan kasus tersebut ke penyidikan mengingat proses intensnya pemeriksaan yang sebelumnya telah dilakukan tim penyidik, Tety mengatakan masih melihat dalam proses lanjutannya seperti apa.

Perintah menghentikan pemeriksaan sementara mengingat pelaksanaan pemilu 2019.

Setelah Pemilu selesai, Kejati memilih bulan Mei sejumlah perkara yang ditangani akan segera dilanjutkan kembali.

Catatan Tribun Batam, Tak hanya kasus BUMD yang sebelumnya getol dilakukan pemeriksaan, terkait kasus korupsinya rumah dinas DPRD Kabupaten Bintan, 5 tersangka saat itu di tahun 2017 akhir juga telah ditetapkan.

Hingga saat ini belum ada tindak lanjut meski saat itu sudah penetapan tersangka.

"Yang tunggakan akan kita lanjutkan. Karena kemarin kan pemilu. Jadi bulan depan ya," katanya. (tribunbatam.id/wfa)

Penulis:
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved