ANAMBAS TERKINI

Minta Komisioner Bawaslu Mundur, Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Anambas Turun ke Jalan

Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Anambas turun ke jalan dan menyampaikan sejumlah tuntutan mereka terkait kinerja Bawaslu Anambas saat Pemilu 2019.

Minta Komisioner Bawaslu Mundur, Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Anambas Turun ke Jalan
Tribunbatam.id/Septyan Mulia Rohman
Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi saat bergerak menuju Kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas Sabtu (4/5/2019). 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - ‎Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Anambas turun ke jalan. Mereka mempertanyakan kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Anambas pada pelaksanaan Pemilu.

Terdapat beberapa tuntutan yang disampaikan massa Aliansi yang rencananya akan menggelar aksi damai di depan Tugu Buak jalan Hang Tuah Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan itu.

Mulai dari mendesak kepada seluruh komisioner dan kepala sekretariat Bawaslu Anambas untuk dengan sukarela mengundurkan diri dalam tempo waktu 45 hari kerja.

Hingga mendesak kepada Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu Republik Indonesia untuk menonaktifkan seluruh komisioner dan kepala sekretariat Bawaslu Anambas.

Termasuk melakukan rekrutmen ulang, demi keberlangsungan proses demokrasi yang berpihak kepada rakyat dan masyarakat.

"Kami mendesak seluruh komisioner dan kepala sekretariat Bawaslu Anambas dalam tempo waktu 45 hari kerja agar dengan sukarela segera mengundurkan diri. Kami menilai tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas pemilu di Anambas dengan baik dalam menciptakan Pemilu yang bersih, berkualitas dan bermartabat," ujar Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi, Asril Masbah Sabtu (4/5/2019).

Bawaslu menurut mereka tidak terlihat melakukan upaya nyata serta efektif dan tepat sasaran. Khususnya dalam membuat kebijakan strategis dalam mencegah terjadinya politik uang di Anambas.

PERSIB BANDUNG VS BORNEO FC - Simak Prediksi Line Up Persib Bandung vs Borneo FC, Sabtu (4/5)

Ruko Usaha Laundry di Tanjungpinang Terbakar, Baju Pelanggan Ikut Terbakar: Mau Tak Mau Diikhlasin

KUMPULAN Kata-kata Mutiara Menyambut Bulan Ramdhan, Cocok Dikirim ke Teman hingga Keluarga

DAFTAR Nama 7 Orang yang Tertangkap OTT KPK di Balikpapan, Hakim hingga Orang Sipil

BERITA PERSIB - Tolak Tawaran Sejumlah Klub Besar, Ini Alasan Robert Rene Alberts Terima Persib

Meskipun, Anambas telah ditetapkan sebagai zona merah yang sejak awal diduga rawan terjadinya politik uang.

Mereka juga menilai, laporan dan pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran Pemilu, Bawaslu tidak melakukan pendalaman dan tidak menindaklanjutinya ke proses hukum yang lebih tinggi.

Sehingga, semua laporan yang disampaikan ditolak dengan alasan tidak memenuhi syarat formil dan materil.

"Sejak awal keberadaannya, Bawaslu Anambas dinilai sudah bermasalah. Karena telah terjadi pergantian Kepala Sekretariat dan hingga saat ini, Kepala Sekretariat Bawaslu dijabat oleh pejabat Plt yang rangkap jabatan di Bawaslu Provinsi Kepri. Sehingga tidak mendukung upaya maksimal dalam membuat kebijakan strategis dalam pencegahan dugaan politik uang di Anambas," ungkapnya.

Bawaslu menurutnya juga tidak melibatkan unsur masyarakat yang berkompeten untuk membentuk relawan pengawasan Pemilu partisipatif hingga ke tingkat desa. Pihaknya pun akan kembali melakukan aksi lanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Anambas yang lebih besar, apabila tuntutan mereka tidak ditanggapi. Mereka pun dijadwalkan bergerak ke kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas, setelah melakukan orasi di depan Tugu Buak. (tribunbatam.id/septyan mulia rohman)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved