Dewan Pers Desak Wiranto Klarifikasi Soal Ucapan Akan Menutup Media  

"Aturannya jelas, dewan pers dan komunitas pers mengatur dirinya sendiri, meregulasi dirinya sendiri, membuat peraturan yang dibutuhkan terkait kebeba

Dewan Pers Desak Wiranto Klarifikasi Soal Ucapan Akan Menutup Media  
Taufik Ismail/Tribunnews.com
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto 

TRIBUNBATAM.id - Dewan Pers meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengklarifikasi pernyataannya yang mengancam akan menutup media yang membantu pelanggaran hukum.

Dewan Pers minta Wiranto menjelaskan apakah yang dimaksudnya adalah media pers atau media sosial.

"Karena saat itu Pak Wiranto kan bicara dalam konteks medsos juga, jadi harus diperjelas," kata Anggota Dewan Pers, Ratna Komala saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/5/2019).

Dikepung Warga, Pelaku Perampokan Ini Malah Tembak Rekannya yang Jatuh Dilempar Massa dengan Batu

Andi Arief Sebut Ada Setan Gundul yang Beri Info Prabowo Menang 62%, Ini Kata Sandiaga Uno

Ibu Meninggal Ayah di Penjara, Enam Anak Ini Sambut Lebaran Tanpa Orangtua Mereka

BERITA PERSIB - Resmi Dikenalkan, Rene Mihelic Ternyata Belum Tandatangani Kontrak, Kenapa?

Menurut Ratna, jika yang dimaksud Wiranto adalah media pers, maka ancaman penutupan itu akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Kalau media pers bisa ditutup, dibredel, kita kembali ke zaman orde baru dimana pers bisa disensor dan diintervensi," ujar Ratna.

Ratna menegaskan, kebebasan pers telah dijamin oleh undang-undang pasca orde baru.

Menurut dia, berbagai perkara berkaitan media pers harus diselesaikan melalui Dewan Pers sesuai UU yang berlaku.

"Aturannya jelas, dewan pers dan komunitas pers mengatur dirinya sendiri, meregulasi dirinya sendiri, membuat peraturan yang dibutuhkan terkait kebebasan berpendapat.

Jadi Pak Wiranto harus mengklarifikasi, tidak bisa main tutup kalau untuk pers," ujar dia.

Menko Polhukam Wiranto sebelumnya mengatakan, pascapemilu banyak upaya pelanggaran hukum yang terjadi di media sosial.

Ia mengatakan, sejumlah tindakan telah diambil Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyikapi pelanggaran yang terjadi di media sosial.

Halaman
12
Editor: Zabur Anjasfianto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved