Singapura Sahkan UU Anti Hoaks, Pelaku Bisa Kena Denda Rp 10 Miliar atau Penjara 5 Tahun

Undang-undang tentang hoaks ini melarang penyebaran pernyataan palsu yang menurut pemerintah bertentangan dengan kepentingan umum

Singapura Sahkan UU Anti Hoaks, Pelaku Bisa Kena Denda Rp 10 Miliar atau Penjara 5 Tahun
Tribun Jogja | Dwi Nourma Handito
Seorang warga melihat gambar tentang peringatan hoax di internet, Rabu (22/2). Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet, hoax atau kabar palsu banyak bermunculan di dunia maya dan memiliki bermacam jenis. 

TRIBUNBATAM.id, SINGAPURA - Singapura memperlakukan Undang-undang kontroversial tentang hoaks.

Undang-undang tentang hoaks ini melarang penyebaran pernyataan palsu yang menurut pemerintah bertentangan dengan kepentingan umum.

Pelanggar Undang-undang ini bisa didenda hingga Rp 10,5 miliar atau hukuman penjara hingga 5 tahun.

Singapura meloloskan Undang-undang kontroversial tentang hoaks yang memberi kekuasaan kepada pihak berwenang untuk mengawasi mimbar daring dan kelompok percakapan privat melalui aplikasi.

Pemerintah Singapura kini bisa memerintahkan mimbar daring untuk membuang materi yang dianggap palsu dan "bertentangan dengan kepentingan publik" serta mengedarkan koreksi terhadap materi tersebut.

Menurut pihak berwenang, Undang-undang ini dibuat untuk melindungi warga negara dari hoaks atau berita bohong.

Google Doodle Hari Ini, Minarni Soedarjanto Legenda Bulutangkis Indonesia, Ini Sosoknya

Valentino Rossi Akan Tempel Ketat Marquez Meski Sulit, Sebut Honda Tak Ada Apa-apa Tanpa Baby Alien

Anda PNS? Bersiaplah Libur Panjang Saat Lebaran, Total Libur 11 Hari, Ini Penjelasannya

Jadwal Final Liga Europa Chelsea vs Arsenal 29 Mei 2019, Final Kedua Bagi Kedua Tim

Namun Undang-undang ini dikritik sebagai ancaman serius terhadap kebebasan sipil.

Tidak jelas bagaimana UU ini akan diterapkan, misalnya untuk mengawasi fasilitas percakapan yang terenskripsi.

Pemerintah menekankan bahwa UU ini tak akan diarahkan untuk membatasi kebebasan berpendapat, hanya terbatas pada kebohongan yang terbukti merugikan.

Cakupan

Undang-undang ini melarang penyebaran pernyataan palsu yang menurut pemerintah bertentangan dengan kepentingan umum.

Orang yang ditemukan bersalah melakukan hal ini bisa didenda dengan jumlah maksimum satu juta dolar Singapura (Rp10,5 miliar) atau dihukum penjara maksimal lima tahun.

Halaman
123
Editor: nandrson
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved