Spanduk Warga Batam Dukung Ex-Officio Muncul; “Sejak Kapan Kami Mendukung”

Jumat (10/5/2019) pagi, bertebaran spanduk tandingan. Isunya sama; ex officio tapi narasi dan sikapnya berbeda; spanduk mendukung Wali Kota

Spanduk Warga Batam Dukung Ex-Officio Muncul; “Sejak Kapan Kami Mendukung”
TRIBUNBATAM.id/DEWI HARYATI
Ratusan pegawai BP Batam membubuhkan tandatangannya di spanduk sepanjang kurang lebih 15x2 meter, Kamis (9/5/2019) sore. 

 Apa yang terjadi sesungguhnya? 

Keresahan pihak pegawai BP Batam akan status nasib, pekerjaan mereka dan siapa pengambil keputusan tertinggi di BP Batam.Kewenangan atau pengambilan keputusan tertinggi yang sejak tahun 1976 atau 42 tahun silam berada di 8 Kepala BP Batam (1976-sekarang), dengan adanya ex-officio otomatis akan beralih ke ‘kantor’ wali kota.

Meski tetap berstatus ASN/PNS namun secara psikologis status mereka akan sama dengan pegawai dari 510 Pemkab/Pemkot lain di 35 provinsi di Indonesia. Sejak dekade 1990-an, para karyawan BP Batam, ‘berkoordinasi” langsung dengan lintas departemen dan kementerian di Jakarta, seperti menteri Keuangan, menteri BUMN, menteri PU-PR, menteri perindustrian dan kementerian taktis lainnya. Mereka resah karena belum tahu detail ‘transformasi ke ex officio itu”

Spanduk dukungan Walikota Ex-Officio bertebaran di sejumlah wilayah di Batam seolah menjadi tandingan spanduk yang sebelumnya dipasang berisi penolakan Ex-Officio Kepala BP Batam.
Spanduk dukungan Walikota Ex-Officio bertebaran di sejumlah wilayah di Batam seolah menjadi tandingan spanduk yang sebelumnya dipasang berisi penolakan Ex-Officio Kepala BP Batam. (TRIBUNBATAM.id/DEWI HARYATI)

Apa Pokok Isu Ketegangan Baru di Batam?

Spanduk yang diduga dipasang usai sahur di hari ke-4 Ramadan 1440 Hijriyah ini, menegaskan penolakan atas rencana pemerintah pusat mengalihkan kewenangan “pucuk penguasaan” otorita Batam kepada Wali Kota Batam, siapapun yang terpilih dari hasil pemilihan kepala daerah.

Oleh publik dan media di Batam, wacana ini populis dengan istilah “Ex Officio”.

Ex-Officio adalah istilah administrasi pemerintahan Inggris bagi jabatan rangkap seorang pejabat di dua institusi berbeda dan masih dalam satu ranah otoritas.

Frasa inilah yang jadi ‘kata kunci”, isu sekaligus is spanduk berbau penolakan; "Save ! BP Batam. Tolak ex officio. Jangan rusak Batam karna nafsu politik praktis.”

Spanduk terpajang hanya berselang dua hari pasca-rapat konsultasi publik di Kantor Kemenko Ekonomi di Jl Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2019). Hadir di rapat itu Kepala BP Batam Edi Putra Irwandy, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, perwakilan Kadin Kepri dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Tim Teknis Dewan Kawasan, dan beberapa pejabat otoritatif di level pusat, regional dan kota/

Rapat itu terkait pengalihan kewenangan BP Batam yang sudah lebih 42 tahun kepada Walikota Batam.

Halaman
1234
Penulis:
Editor: thamzilThahir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved