BATAM TERKINI

Penghapusan UWT di Batam Ternyata Bukan Kewenangan BP Batam, Sosok Ini yang Punya Kuasa

Penghapusan UWT ini sebenarnya bukan wewenang Badan Pengusahaan (BP) Batam. Melainkan wewenang Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Penghapusan UWT di Batam Ternyata Bukan Kewenangan BP Batam, Sosok Ini yang Punya Kuasa
tribunnews batam/istimewa
Ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Menanggapi rencana Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, ingin membebaskan Uang Wajib Tahunan (UWT) atas lahan permukiman masyarakat di Batam, Ketua DPD REI Khusus Batam, Achyar Arfan mengakui masyarakat masih mendapatkan banyak versi.

Pasalnya penghapusan UWT ini sebenarnya bukan wewenang Badan Pengusahaan (BP) Batam. Melainkan wewenang Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"UWT atau tidak inikan haknya Menteri Keuangan. Berdasarkan SK Menkeu. Kemudian Kepala BP-lah yang menetapkan tarif UWT yang berlaku di 2018," katanya Achyar, Minggu (12/5).

Diakuinya banyak penafsiran perihal perjuangan Rudi dalam penghapusan UWT di masyarakat Batam.

Ia sendiri menafsirkan, Rudi memperjuangkan pembebasan UWT untuk individu-individu yang sudah mendapatkan Hak Guna Bangunan (HGB)

"Misalnya investor dapat 10 hektar, lalu dia bangun 500 rumah. Supaya bisa dibangun dan diperjual belikan investor harus membayar lunas UWT 30 tahun dan membuat HGB induk kemudian menjadi parsial. Setelah itu dijual ke masyarakat. Nah penafsiran saya UWT ini yang akan diusulkan dibebaskan. 30 tahun pertamakan otomatis sudah lunas. Jadi waktu perpanjangannya menurut pak wali warga tak perlu lagi bayar UWT," paparnya.

Sementara itu, lanjut dia, ada lagi penafsiran yang lainnya beredar di masyarakat.

Bahwasanya Rudi akan memperjuangkan penghapusan seluruhnya UWT di Batam. Jadi dari mulai alokasi baru, masyarakat ataupun pengusaha tak perlu lagi membayar UWT.

"Nah versi ini kan jadi bermacam-macam. Lagi-lagi mesti didudukkan, mana yang sebenarnya," tegasnya.

Ia menambahkan kemudian jika diadakan lagi tanah menjadi hak milik, sementara di HPL statusnya HGB. Kalai jadikan hak milik, otomatis HPL hilang untuk area yang jadi hak milik.

Halaman
1234
Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved