BATAM TERKINI

Biar Nggak Canggung Saat Jabat Ex-Officio, Edy Putra Tawari Rudi Sesekali Ngantor di BP Batam

Kepala BP Batam Edy Putra mengaku, sejak awal ia juga sudah mengajak Wali Kota Batam, Rudi untuk datang ke BP Batam dan sesekali ngantor di sana.

Biar Nggak Canggung Saat Jabat Ex-Officio, Edy Putra Tawari Rudi Sesekali Ngantor di BP Batam
TRIBUNBATAM.id/ISTIMEWA
Kepala BP Batam Edy Putra Irawady yang ditugaskan mempersiapkan Wali Kota ex-officio Kepala BP Batam terlihat dalam rapat yang berupaya “menjegal” Walikota ex-officio. 

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafki Rasyid mengatakan, dari sejak awal Batam merupakan daerah khusus secara de facto.

Tidak ada wilayah lain di Indonesia, yang seluruh wilayahnya merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ).

"Kekhususan Batam juga terlihat dari sejarah berdirinya daerah ini. Jadi sah-sah saja kalau wali kotanya juga memiliki kekhususan," kata Rafki, Senin (13/5).

Begitu juga, jika nanti wali kota sebagai Kepala BP Batam secara ex officio sudah berjalan, maka syarat untuk menjadi calon wali kota Batam dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), seharusnya juga ditambah.

"Seperti misalnya harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik dan memiliki pengalaman di dunia usaha dan investasi, misalnya," ujarnya.

Syarat-syarat seperti itu, menurut Rafki penting. Karena Wali Kota Batam nantinya, diharapkan juga akan mampu membenahi investasi dan dunia usaha yang ada di Batam.

"Bisa juga disiapkan undang-undang (UU) khusus untuk Batam yang mengatur segala kekhususan untuk Batam. Kalau bisa dalam UU itu ditegaskan, kewenangan Batam untuk mengatur dirinya sendiri, tanpa terlalu banyak campur tangan pemerintah pusat," kata Rafki.

Anggota Ombudsman RI Laode Ida melalui sambungan seluler mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan pada RDP, jika pun dipaksakan Walikota Batam Ex-Officio Kepala BP Batam adalah termasuk pelanggaran.

"Jika Dipaksakan Walikota Batam Ex-Officio Kepala BP Batam, Itu Pelanggaran! Karena jelas, banyak tapi mengakangi aturan perundang-undangan yang ada. Baik dari segi ketatanegaraan maupun secara kelayakan dan kepatutan," kata Laode Ida.

Selain itu, Laode Ida menyinggung, ada banyak pelanggaran yang dilakukan selama ini terkait pemilihan pimpinan BP Batam.

Ia mencontohkan, mulai dari kepemimpinan Mustofa Widjaya, Hatanto Reksodipoetro, kemudian Lukita Dinarsyah Tuwo terakhir ini Edy Putra Irawady.

"Kebijakan pemilihan pimpinan saja juga sudah salah. Coba ya, sejak pak Mustofa Widjaya hingga saat ini berganti terus. Kan yang milih kepala adalah dewan kawasan per lima tahun. Yang ada gonta ganti terus. Ini juga pelanggaran," ujar Laode.

Peniliti/Praktisi Hukum di Batam DR Ampuan Situmeang SH MH menilai, Walikota Batam ex-officio Kepala Batam bukan persoalan suka-atau tidak suka.

Tapi lebih kepada dasar hukum. Pria yang sejak 3 Mei 1992 sebagai advokat di Batam tahu persis persoalan yang ada saat ini.

Kementerian saat ini sedang membicarakan rancangan perubahan ke-II PP 46/2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

"Semua Rapat-Rapat yang dilakukan oleh Dewan Kawasan selaku pemrakras sulit menepis anggapan dilalukan hanya untuk sekadar formalitas belaka, karena patut diduga gagasan penerapan Kepala BP Batam akan di jabat secara ex-officio oleh walikota Batam, sudah sejak bulan tanggal 12 Desember 2018, terasa kuat pemaksaan kehendak, untuk harus tetap dilaksanakan, sekalipun tidak selaras dengan amanat UU 53/1999 yang menetapkan Batam sebagai Daerah Otonom psl 21 jo UU 23/2014 ttg Pemda psl 360 ayat (4)," kata Ampuan. (tribunbatam.id/dewi haryati/leo halawa)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved