BATAM TERKINI

Kepala BP Batam Segera Revisi Perka Terkait Aturan Pencabutan Fasilitas Cukai Rokok dan Mikol

Badan Pengusahaan Batam mencabut fasilitas cukai rokok dan minuman beralkohol yang telah mendapatkan fasilitas fiskal di Kawasan Bebas Batam.

Kepala BP Batam Segera Revisi Perka Terkait Aturan Pencabutan Fasilitas Cukai Rokok dan Mikol
TRIBUNBATAM.ID/ENDRA KAPUTRA
Kepala BP Batam, Edy Putra Irawadi 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam mencabut fasilitas cukai rokok dan minuman beralkohol (mikol) yang telah mendapatkan fasilitas fiskal di Kawasan Bebas Batam.

Penghentian itu terhitung sejak Jumat (17/5/2019) lalu. Pemberitahuan itu juga telah disampaikan kepada 46 direktur perusahaan rokok dan mikol.

Dalam surat yang ditandatangani Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady tertanggal 16 Mei 2019, perihal pemberitahuan pencabutan fasilitas cukai disebutkan, hal ini dilakukan menindaklanjuti surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No. IPA.4-222/SES.M.EKON/05/2019 tanggal 6 Mei 2019.

Selain itu, surat Direktur Jenderal Bea Cukai No.ND-466/BC/2019 tanggal 14 Mei 2019, hal penghentian pelayanan dokumen CK-FTZ. Surat pemberitahuan ditembuskan kepada Sekretaris Menko Perekonomian dan Direktur Jenderal Bea Cukai-Kementerian Keuangan.

"Bersama ini kami sampaikan pemberitahuan pencabutan fasilitas cukai atas barang berupa rokok dan minuman beralkohol yang telah mendapatkan fasilitas fiskal di Kawasan Bebas Batam dalam tahun 2019, terhitung mulai tanggal 17 Mei 2019. Demikian untuk dapat dimaklumi," kata Edy, sebagaimana surat tersebut.

Bersamaan dengan tanggal ditandatanganinya surat itu, Edy juga menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam No.8 Tahun 2019.

Perka mengatur tentang penyelenggaraan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam.

Cukai Rokok Senilai Rp 1 Triliun Lolos

Simpan 4 Kapsul Sabu Dalam Tubuh, Aparat Amankan 3 Kurir Sabu di Bandara Hang Nadim Batam

TIPS Memilih Gembok dan Kunci Rumah Agar Aman Selama Ditinggal Mudik Lebaran Idulfitri 1440 H/2019

Gamers Wanita Asal Pontianak Bobol Bank Rp 1,85 Miliar Lewat Akun Mobile Legend, Begini Modusnya!

Marah 20 Anggotanya Kena Ciduk, Geng Motor Jabodetabek Ancam Polisi Lewat Medsos, Begini Isinya!

Pada ketentuan penutup pasal 42 disebutkan, pada saat peraturan ini mulai berlaku ada dua perka BP Batam yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pertama, Perka No.16 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perka No.15 Tahun 2016 tentang ketentuan pemasukan barang kena cukai berupa hasil tembakau dan minuman beralkohol yang mendapat pembebasan cukai ke dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam.

Kedua, Perka No.16 Tahun 2016 tentang tata cara pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuihan bebas Batam.

Dalam pertimbangannya disebutkan, dalam rangka mempercepat peningkatan investasi dan ekspor di dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta pengawasan pemanfaatan fasilitas fiskal dan menindaklanjuti pemberitahuan penghentian pelayanan dokumen CK-FTZ yang disampaikan Dirjen BC tertanggal 14 Mei 2019, perlu mengubah Perka 15 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perka No.16 Tahun 2017 dan Perka No.16 Tahun 2016.

Selain itu, perlu menetapkan Perka tentang penyelenggaraan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Dalam salah satu pasalnya juga ditegaskan soal status peraturan perundang-undangan terkait.

"Seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan di bidang lalu lintas barang dari dan ke kawasan bebas Batam dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini". (tribunbatam.id/dewi haryati)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved