47 Ribu Pengangguran di Batam Bisa Digaji 7 Bulan dari Kerugian Fiskal Cukai Rokok FTZ

adanya temuan KPK soal pembebasan cukai 2,5 miliar batang rokok senilai Rp945 Miliar di tahun 2018,

47 Ribu Pengangguran di Batam Bisa Digaji 7 Bulan dari Kerugian Fiskal Cukai Rokok FTZ
dok_tribun Batam
ILUSTRASI - Contoh rokok bebas cukai di Batam (2019) 

TRIBUN BATAM.ID -- Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia, sejak Rabu (17/5/2019) lalu, resmi mencabut ketentuan bebas cukai untuk produk konsumsi rokok dan minuman alkohol di 4 zona perdagangan bebas (free trade zone) di Indonesia; Batam, Bintan, Karimun (Kepulauan Riau), dan Sabang di Nanggroe Aceh Darussalam.

Rangkaian tahapan pencabutan ini bea dan cukai ini, menjadi tahapan penting sekaligus krusial dalam perkembangan ekonomi Batam sebagai  daerah dengan otonomi khusus bidang ekonomi, perdagangan dan industri di Indonesia. 

Cukai Dicabut, Rokok dan Alkohol di Batam dan 3 Daerah Kian Mahal; Ini Kronologi Lengkap

Pencabutan ini bermula tiga bulan lalu, tepatnya Jumat, 15 Februari 2019, kala pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengirim surat Nomor  B-1744/LIT.05/01-16/02/2019 kepada Presiden Joko Widodo tentang Rekomendasi Perbaikan pada Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), atau daerah bebas pabean yakni tiga daerah di provinsi Kepri; Batam, BIntan, Karimun dan satu di Nanggroe Aceh Darussalam, Sabang.

Dalam kajian dan temuannya, KPK menemukan kebijakan perluasan ruang lingkup fiskal terhadap barang konsumsi akibat tidak jelasnya defenisi “ruang lingkup barang konsumsi”. Ini membuka ruang diskresi oleh pejabat yang mengakibatkan tingginya penyelundupan barang konsumsi di KPBPB Batam.

Indikasi penyelahgunaan dan ketidaktepatan insentif fiskal di KPBPB dengan adanya temuan KPK soal pembebasan cukai 2,5 miliar batang rokok senilai Rp945 Miliar di tahun 2018, atau dalam sebulannya rata-rata ada potensi kerugian negara sebesar Rp78,3 miliar.

Jika sejak temuan KPK itu dilansir, hingga Mei 2019, atau selama 17 bulan, ada sekitar Rp1,3 trilun kerugian Negara dari tak tercatatnya Pajak ‘Rokok FTZ’ Batam.

Contoh ROKOK_FTZ_bebas_cukai_Batam (2019)
Contoh ROKOK_FTZ_bebas_cukai_Batam (2019) (tribun_batam)

Dalam hitungan Tribun, jika uang Rp 1,3 Triliun disetarakan dengan program kesejahteraan rakyat misalnnya, maka uang senilai itu bisa mengatasi persoalan jangka pendek ketenaga kerjaan di Batam.

Uang itu, nyaris 1/2 dari total APBD Kota Batam 2019; Rp 2,8 Trilun.  APBD Kota Batam membiayai operasi pemerintah, paket pembangunan bagi 1,06 juta penduduk di 64 kelurahan di 12 kecamatan Kota Batam.

Yang lebih mencengangkan, uang Rp 1,3 T itu bisa menggaji sekitar 47,364 pengangguran di Kota Batam selama 7 bulan, dengan standar gaji UMK 2018, Rp 3,8 juta/bulan.

 DATA dari BPS Kota Batam dan Sakernas 2012 hingga 2017 di Kota Batam ada total  47,364 pengangguran dari 3 level angkatan kerja berdasarkan tamatan sekolah SLTP (9.766 orang), SLTA (29.002 orang) dan sarjana (8.596 orang).  

Halaman
12
Penulis: Endra Kaputra
Editor: thamzilThahir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved