BATAM TERKINI

DPRD Kepri Kirim Surat ke Jokowi, Ini Yang Disampaikan ke Presiden

Wali Kota Batam ex officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam masih menjadi perbincangan di tingkat daerah. Terbaru, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DPRD Kepri Kirim Surat ke Jokowi, Ini Yang Disampaikan ke Presiden
Tribunbatam.id/IST
Penandatanganan naskah pengesahan Ranperda tentang perubahan RPJMD 2016-2021 oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun bersama pimpinan DPRD Kepri dalam hal ini Ketua Jumaga Nadeak dan Wakil Ketua Husnizar Hood, Rabu (20/12/2017). Foto ilustrasi. 

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Wali Kota Batam ex officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam masih menjadi perbincangan di tingkat daerah. Terbaru, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri memberikan sikapnya, atas rencana pemerintah Wali Kota ex officio Kepala BP Batam.

DPRD Kepri telah berkirim surat kepada Presiden RI, Joko Widodo. Surat yang ditandatangani Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak itu, berisi rekomendasi dari DPRD Kepri. Surat dengan kop surat DPRD Kepri, dibuat tanggal 14 Mei lalu.

Dalam surat yang beredar disebutkan, DPRD telah menerima aspirasi baik secara normatif yuridis, langsung maupun melalui panitia khusus. Adapun aspirasi yang diterima, pertama dari sisi politik.

"Sulit menepis anggapan bahwa yang dilakukan hanya untuk sekadar formalitas belaka, karena patut diduga, gagasan penerapan Kepala BP Batam akan dijabat secara ex officio oleh Wali Kota Batam," kata Jumaga, dalam surat itu.

Pernyataan ini mengacu pada rapat konsultasi publik dan rapat pleno harmonisasi rancangan Peraturan Pemerintah perubahan kedua atas PP 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Rapat digelar masing-masing pada 7 Mei dan 9 Mei lalu di Jakarta.

Rokok & Mikol di Batam Kena Cukai, Tepat Seminggu Ada Perang Spanduk Wako Ex Officio Kepala BP Batam

Pelaku Begal di Batam Belum Ditangkap, Masyarakat Makin Resah

Harga Cabai Rawit di Kepri Melambung Tinggi, Satu Kilogram Mencapai Rp 50 Ribu. Ini Pemicunya

Ditegaskan dalam surat itu, sudah sejak tanggal 12 Desember 2018, terasa kuat pemaksaan kehendak sepihak. Sekalipun nyata-nyata Undang-Undang mengamanatkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah, yang menyelaraskan sinergitas dan koordinasi antara Pemko Batam dan BP Batam.

Namun dipaksakan gagasan ex officio harus tetap lanjut dilaksanakan, sekalipun dalam penyusunannya tidak melibatkan Komisi II, yang juga sudah membahasnya dan Komisi VI DPR RI sebagai mitra kerja BP Batam. Selain itu juga sudah dicegah oleh berbagai Lembaga Negara seperti DPR RI, dan Ombudsman RI, dan lain-lainnya, dengan argumentasi yang sangat beralasan, yaitu tidak harmonis dan selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

"Dari sisi yuridis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, sekalipun hanya sebagai ketua, merangkap anggota, telah mengabaikan peran dari anggota lainnya dan menonjolkan instansinya sebagai yang paling dominan dalam merumuskan materi Rancangan PP Perubahan ke-II PP 46/2007," ujarnya.

Padahal dari awal seharusnya dapat dipahami Wali Kota sebagai orang politik, lebih terstruktur horizontal ke Kementerian Dalam Negeri. Tunduk pada ranah hukum otonomi daerah berdasarkan UU 23/2004 tentang Pemda.

Kemudian disampaikan, di Batam selama ini sengaja diciptakan dengan rekayasa, seolah-olah ada dualisme kepemimpinan. Padahal tupoksinya berbeda dan dasar perundang-undangan kedua instansi jelas ada. Yakni UU No.36 Tahun 2000 untuk BP Batam dan UU 23/2014 untuk Pemko Batam. Mekanisme pertanggungjawabannyapun berbeda. Pemko melalui DPRD Kota Batam, dan BP Batam bermitra dengan Komisi VI DPR RI.

Halaman
12
Penulis: Dewi Haryati
Editor: Sihat Manalu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved