BATAM TERKINI

Kronologis Pencabutan Cukai Rokok & Mikol di 4 Kawasan FTZ Termasuk Batam, Akan Mahal 3 Kali Lipat?

Kronologis Pencabutan Cukai Rokok & Mikol di 4 Kawasan FTZ Termasuk Batam, Akan Mahal 3 Kali Lipat?

Kronologis Pencabutan Cukai Rokok & Mikol di 4 Kawasan FTZ Termasuk Batam, Akan Mahal 3 Kali Lipat?
tribunnews batam/sm rohman
Ilustrasi/Kronologis Pencabutan Cukai Rokok & Mikol di 4 Kawasan FTZ Termasuk Batam, Akan Mahal 3 Kali Lipat? 

Kronologis Pencabutan Cukai Rokok & Mikol di 4 Kawasan FTZ Termasuk Batam, Akan Mahal 3 Kali Lipat?

TRIBUNBATAM.id, BATAM —  Kementerian Keuangan melalui Direktorat Bea dan Cukai, sejak Rabu (17/5/2019) resmi mencabut ketentuan bebas cukai untuk produk konsumsi rokok dan minuman alkohol di 4 zona perdagangan bebas (free trade zone) di Indonesia; Batam, Bintan, Karimun (Kepulauan Riau), dan Sabang di Nanggroe Aceh Darussalam.

Oleh pengusaha atau otoritas kepabeanan, empat wilayah ini dikenal dengan daerah non-pabean.

 Kepala BP Batam Segera Revisi Perka Terkait Aturan Pencabutan Fasilitas Cukai Rokok dan Mikol

Kantor bea dan cukai di Batam, sejak akhir pakan lalu, sudah mensosialisasikan aturan ini kepada 46 perusahaan rokok dan minuman alkohol di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)  di Perairan Selat Malaka, perbatasan Indonesia, Singapura, Malaysia ini:

Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady tertanggal 16 Mei 2019, juga sudah mencabut setidaknya dua peruturan penting tentang bea, cukai dan berdagangan produk terkait ini.

"Bersama ini kami sampaikan pemberitahuan pencabutan fasilitas cukai atas barang berupa rokok dan minuman beralkohol yang telah mendapatkan fasilitas fiskal di Kawasan Bebas Batam dalam tahun 2019, terhitung mulai tanggal 17 Mei 2019. Demikian untuk dapat dimaklumi," kata Edy, kepada Tribun Batam, Minggu (19/5/2019) lalu.

Apa makna dari kebijakan ini?

  1. Kekhususan yang dimiliki Batam dan 3 daerah FTZ lain, selama kurang lebih 30 tahun, perlahan hilang. 
  2. Daerah bebas pungutan (bea) cukai, bea masuk, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini melekat dan jadi daya tarik Batam, untuk prosuk konsumsi terbatas dan terkendali itu, akan hilang.
  3. Tulisan "KHUSUS KAWASAN BEBAS BATAM" sebagai pengganti pita cukai rokok, minuman beralkohol dari pemerintah yang selama ini tak tercantum di produk konsumsi terbatas dan diawasi ketat itu, diperkirakan mulai akhir Mei hingga Juni 2019 tidak akan beredar lagi di Batam, Bintan, Karimun dan Sabang.
  4. Harga rokok atau minuman alkohol di Batam yang selama ini lebih murah 2 hingga 3 kali lipat dibanding wilayah lain di Indonesia, akan setara lagi dengan wilayah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Produsen rokok atau alkohol yang ada di Jawa atau wilayah hukum Indonesia lainnya di luar KPBPB akan leluasa memasarkan produknya di wilayah ini. Kebijakan ini sama saat pemerintah juga mengeluarkan deregulasi pajak dan bea masuk mobil di Batam di awal dekade 2000-an. Kini misalnya, harga mobil di Batam lebih murah karena pemerintah tidak memberlakukan PPN dan PPnBM terhadap mobil sehinngga harganya bisa lebih murah sekitar 20-30 persen dibanding daerah lain di Indonesia, untuk jenis dan merek tertentu..
  5. Kewenangan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang jaya di era BJ Habibie dikenal dengan Otorita Batam, mulai dipangkas.
  6. Makna prefentif lainnya, potensi penyalahgunaan pendapatan negara atau aksi penyeluduan produk dagang ini akan berkurang. 
  7. Makna lain, daya tarik wilayah zona perdagangan bebas bagi investor, pedagang, dan distributor berkurang.
  8. Pencabutan bea dan cukai ini, menjadi tahapan penting sekaligus krusial dalam perkembangan ekonomi Batam sebagai  daerah dengan otonomi khusus bidang ekonomi, perdagangan dan industri.

 Penerapan Cukai Rokok dan Mikol Mulai Hari Ini, Begini Penjelasan Kepala Bea Cukai Batam

 Cukai Rokok Senilai Rp 1 Triliun Lolos

Polisi Perairan Malaysia wilayah II menangkap rokok selundupan yang diduga berasal dari Batam
Polisi Perairan Malaysia wilayah II menangkap rokok selundupan yang diduga berasal dari Batam (Berita Harian)

Berikut ini kronologis PENCABUTAN CUKAI ROKOK dan MINUMAN ALKOHOL di 4 daerah FTZ di Selat Malaka ini,

Jumat, 15 Februari 2019

Pimpinan KPK mengirim surat Nomior  B-1744/LIT.05/01-16/02/2019 kepada Presiden Jokowi tentang Rekomendasi Perbaikan pada Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB):

Halaman
123
Editor: Danang Setiawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved