Menteri ATR/BPN Ikut Rapat Ex-Officio. Ada Perubahan Status Lahan di Batam

"Kan masalah yang menjadi fokus untuk didudukankan banyak di Menteri ATR Kepala BPN.

Menteri ATR/BPN Ikut Rapat Ex-Officio. Ada Perubahan Status Lahan di Batam
DOK TRIBUNBATAM.id
Anggota Tim Teknis Dewan Kawasan, Taba Iskandar 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil mengikuti rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian, kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat Jumat (24/5/2019)

Kehadiran rapat tersebut pun, dalam rangka peleburan Wali Kota dan BP Batam agar bisa menjadi Ex-Officio Kepala BP Batam. Selan itu, demi mewujudkan integrasi satu pintu dalam hal pengurusan perizinan investasi.

Keikutsertaan Sofyan tentunya akan bersangkutan dengan perubahan setatus lahan di Batam.

Dikonfirmasi Tribunbatam.id kepada anggota teknis Dewan Kawasan (DK) Kepri, Taba Iskandar menyebutkan, Menteri ATR/ Kepala BPN ikut serta juga tidak terlepas sebagai anggota DK.

Begini Perbedaan Aplikasi Chat WhatsApp dan Telegram, Mulai dari Cara akses hingga Platform

Member S4 Jefri Jeje Haris Meninggal Dunia, Kenali Gejala-Pemicu Radang Otak,

Usai Yusril Izha Mahendra Puji BPN, TKN Ingatkan KPU Lagi Soal Sepak Terjang Kuasa Hukum BPN Ini

Otto Hasibuan dan Irman Putra Sidin Gagal Masuk Kuasa Hukum Prabowo-Sandi. Ada Apa? 

"Kan masalah yang menjadi fokus untuk didudukankan banyak di Menteri ATR Kepala BPN. Kalau mengapa ikut, juga beliau sebagai anggota DK juga," sebutnya, Sabtu (25/05/2019) sore.

Ia mengatakan, selama ini dalam pembagian wilayah kerja, serta menyangkut Free Tred Zone (FTZ), dan HPL diberikan kepada Otorita Batam (OB) yang berganti nama BP Batam.

"Makanya harus hadir dan membahas persoalan itu. Status hukum tanah di Batam kan Hak Guna, bukan Hak Milik, tentulah sangat berkepentingan Mentri ATR/Kepala BPN ikut serta," ujarnya

Secara keseluruhan, Peraturan Perundangan Nomor 46 Tahun 2007 sudah mencapai 90 persen. Hanya saja masih menerima masukan baru dalam rangka penyempurnaan.

"PP itu saat ini sudah di Sekertariat Negara, secara subtansi sudah beres di Dewan Kawasan. Hanya saja memang di PP tersebut tidak menjelaskan latarbelakang ex-Oficio. Saya juga orang yang mempertanyakan hal itu," ujarnya kembali.

Disampaikanya, bila saat ini masyarakat bertanya kejelasan soal Ex-Officio, dalam rangka itu. Jangan sampai lagi ada timbul kebingungan dikemudian hari.

Halaman
123
Penulis: Endra Kaputra
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved