Sehari Setelah BPN Masukkan Gugatan, Yusril Puji Kuasa Hukum BPN Sambil Beberkan Strategi Menang

Semua pihak harus mengedepankan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang bebas dan mandiri serta terlepas dari pengaruh pihak manapun.

Sehari Setelah BPN Masukkan Gugatan, Yusril Puji Kuasa Hukum BPN Sambil Beberkan Strategi Menang
Yanuar Nurcholis Majid/Tribunnews.com
Yusril di Kampus UIN, Tengerang Selatan, Senin (12/11/2018). 

TRIBUNBATAM.id - Yusril Ihza Mahendra secara positif menanggapi upaya BPN Prabowo - Sandiaga mendaftarkan gugatan terhadap hasil Pilpres 2019 ke MK pada Jumat (24/5/2019) malam.

Ketua Tim Advokasi Jokowi - Ma’ruf Amin itu menilai ketidakpuasan terhadap hasil Pilpres 2019 dengan mengajukan gugatan ke MK adalah langkah yang tepat dan terhormat.

Semua pihak harus mengedepankan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang bebas dan mandiri serta terlepas dari pengaruh pihak manapun.

“Saya percaya bahwa hukum adalah mekanisme penyelesaian konflik secara damai, adil dan bermartabat” tegas Yusril, advokat dan guru besar hukum tata negara yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM serta Menteri Sekretaris Negara itu dalam keterangannya, Sabtu (25/5/2019).

Terlepas dari kekurangannya, Yusril berpandangan MK tetap merupakan lembaga yang terpercaya untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang menjadi kewenangannya.

Jokowi Ingin Bertemu Prabowo. Tanggapan BPN Sederhana Saja

Markas Brimob Polda Jateng Ditembak Orang Tak Dikenal. Ini Pengakuan Warga Sekitar

KECELAKAAN DI BATAM- Pengantin Baru Istri Seorang Polisi, Simak 5 Fakta Kecelakaan di Sekupang Batam

4 Fakta Kubu Prabowo Daftarkan Gugatan Sengketa Pilpres 2019 ke MK
4 fakta kubu Prabowo daftarkan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke MK (Kolase Tribunnews.com/ Kompas.com/ Erdianto/ Antara/ Hafidz Mubarak)

Yusril percaya bahwa sembilan hakim MK yang ada sekarang ini adalah negarawan pengawal konstitusi yang berintegritas tinggi.

Dengan dibawanya sengketa Pilpres ke MK, Yusril meminta masyarakat tenang dan tidak lagi melakukan unjuk rasa yang berhujung kerusuhan.

Unjuk rasa secara damai tentu boleh karena hal itu merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi.

Namun tuntutan dalam unjuk rasa oleh sebagian orang tidak bisa diklaim sebagai pelaksanaan dari asas kedaulatan rakyat.

"Kedaulatan memang ada di tangan rakyat. Tetapi pelaksanaannya dilakukan menurut mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Itulah amanat amandemen UUD 45 yang wajib kita pedomani” tegas Yusril.

Dia kemudian mempersilahkan rakyat mengawasi jalannya persidanga agar MK bersidang secara fair, jujur dan adil.

Menurut Yusril, tim hukum pasangan calon nomor urut 02 yang diketuai oleh Bambang Widjojanto, seorang advokat yang berilmu dan berintegritas.

Halaman
1234
Editor: Thom Limahekin
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved