BATAM TERKINI

Menteri Agraria Ikut Wali Kota Ex-Officio Kepala BP Batam, Lahan di Batam Bisa Jadi Hak Milik?

Rapat persiapan Wali Kota Ex-Officio Kepala BP Batam dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djali

Menteri Agraria Ikut Wali Kota Ex-Officio Kepala BP Batam, Lahan di Batam Bisa Jadi Hak Milik?
tribunnews.com
Menteri Agraria Sofyan Djalil 

TRIBUNBATAM.id - Rapat persiapan Wali Kota Ex-Officio Kepala BP Batam dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, status lahan di Batam berubah?

Rapat Wali Kota Ex-Officio Kepala BP Batam berlangsung di Kemenko Perekonomian, kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat lalu.

Kehadiran rapat tersebut pun, dalam rangka peleburan Wali Kota dan BP Batam agar bisa menjadi Ex-Officio Kepala BP Batam.

Selain itu, demi mewujudkan integrasi satu pintu dalam hal pengurusan perizinan investasi.

Soal keikutsertaan Sofyan berkaitan dengan perubahan status lahan di Batam, anggota teknis Dewan Kawasan (DK) Kepri, Taba Iskandar menyebutkan, Menteri ATR/ Kepala BPN ikut serta juga tidak terlepas sebagai anggota DK.

"Kan masalah yang menjadi fokus untuk didudukan kan banyak di Menteri ATR Kepala BPN. Kalau mengapa ikut, juga beliau sebagai anggota DK juga," kata Taba.

Rokok & Mikol di Batam Kena Cukai, Tepat Seminggu Ada Perang Spanduk Wako Ex Officio Kepala BP Batam

Terkait Ex Officio Kepala BP Batam, Amsakar Minta Masyarakat Bisa Tahan Diri

Taba mengatakan, selama ini dalam pembagian wilayah kerja, serta menyangkut Free Trade Zone (FTZ) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) diberikan kepada Otorita Batam (OB) yang saat ini berganti nama Badan Pengusahaan (BP) Batam.

"Makanya itu harus hadir dan membahas persoalan itu. Status hukum tanah di Batam kan hak guna, bukan hak milik, tentulah sangat berkepentingan Menteri ATR Kepala BPN ikut serta," ujarnya.

Secara keseluruhan, Peraturan Perundangan Nomor 46 Tahun 2007 sudah mencapai 90 persen. Hanya saja masih menerima masukan baru dalam rangka penyempurnaan.

"PP itu saat ini sudah di Sekertariat Negara, secara subtansi sudah beres di Dewan Kawasan. Hanya saja memang di PP tersebut tidak menjelaskan latarbelakang ex-Oficio. Saya juga orang yang mempertanyakan hal itu," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Endra Kaputra
Editor: Agus Tri Harsanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved