BPN Prabowo - Sandiaga Jadikan Link Berita Sebagai Alat Bukti, Pengamat: Alat Buktinya Lemah

Sejumlah link berita media juga dijadikan sebagai alat bukti dalam gugatan tersebut.

BPN Prabowo - Sandiaga Jadikan Link Berita Sebagai Alat Bukti, Pengamat: Alat Buktinya Lemah
Tribunnews.com/Jeprima
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo - Sandiaga ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. 

TRIBUNBATAM.id - Tim Hukum BPN Prabowo -Sandiaga telah mengajukan 51 alat bukti dalam gugatan terhadap hasil Pilpres 2019 ke MK, Jumat (24/5/2019)

Sejumlah link berita media juga dijadikan sebagai alat bukti dalam gugatan tersebut.

Lantas, apa saja link berita kuat yang bisa dijadikan bukti dalam gugatan di MK? Bagaimana tanggapan para tokoh atas hal tersebut?

Berikut TRIBUNBATAM.id rangkum komentar peneliti LIPI, politisi PDIP hingga pengamat terkait hal tersebut, Senin (27/5/2019):

Anggota BPN Prabowo - Sandiaga Ditahan Polisi Karena Kasus Hoaks, Ini Profil Singkatnya.

Diperiksa KPK, Ini Jawaban Plt Direktur Utama PT PLN

Usai Zulkifli Hasan Bertemu Jokowi, PAN Langsung Serang BPN Prabowo - Sandiaga

Kompak Unggah Video Tuhan Tolonglah, Roger Danuarta Isyaratkan Siap Nikahi Cut Meyriska?

Peneliti LIPI

Dikutip dari Tribunnews.com, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menyebut bukti link berita merupakan bukti yang lemah.

Indira Samego bahkan menyatakan bukti dari link berita dan link media sosial belum diakui sepanjang tidak didukung dengan bukti material.

"Sejauh ini, hukum yang berlaku di sini lebih mengutamakan bukti material dan formal. Sehebat apapun analisis nilai, tak ada gunanya bila tidak didukung fakta," ujar Indria Samego yang juga Anggota Dewan Pakar The Habibie Center, Senin (27/5/2019).

Menurut Indria, hal terpenting yang harus dilakukan BPN adalah fokus mengumpulkan bukti yang kuat.

Hal tersebut membuktikan adanya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dari keunggulan 16 juta suara pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

"Link Berita, media sosial belum diakui sepanjang tidak didukung bukti material," ungkap Indria.

Halaman
1234
Editor: Thom Limahekin
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved