Kadin Batam Gelar Pertemuan dengan Pengusaha Rokok FTZ, Soroti Kinerja Pengawasan Produk FTZ

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam, menyoroti pengawasan produk rokok dan minuman mengandung alkohol. Hal itu menyusul dari keluarnya nota d

Kadin Batam Gelar Pertemuan dengan Pengusaha Rokok FTZ, Soroti Kinerja Pengawasan Produk FTZ
ISTIMEWA
Pertemuan dengan penguasa Rokok FTZ di kantor Kadin Batam.ist 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam, menyoroti pengawasan produk rokok dan minuman mengandung alkohol. Hal itu menyusul dari keluarnya nota dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu.

Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk pun menggelar pertemuan dengan sejumlah pengusaha rokok berstatus FTZ di Kantor Kadin Batam, Senin (27/05/2019) siang terkait hal itu.

Ia menuturkan munculnya nota dinas tersebut memiliki kejanggalan, karena dianggap akan mematikan sektor industri rokok lokal yang sedang berkembang saat ini.

Selain itu juga akan berdampak terhadap sektor lowongan pekerjaan yang bisa berkurang di Batam menyusul menurunnya produksi rokok lokal.

Pernyataan Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo - Sandiaga Pancing Tanggapan Jokowi. Ini Kata Jokowi

Beredar Nama Calon Menteri Kabinet Jokowi-Maruf, Ada Grace Natalie, AHY hingga Sandiaga Uno

Cerita Haru Driver Ojol yang Ketiban Rejeki Nomplok, Donasi Rp 90 Juta dan 1 Unit Motor Baru

Pelayanan Kesehatan Tetap Jalan Saat Lebaran, Ini Kata Kepala BPJS Tanjungpinang

Adapun keberadaan nota dinas tersebut berawal dari tindak Lanjut Rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Atas Hasil Kajian Optimalisasi Penerimaan Negara Di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) tahun 2018 Terkait Pencabutan Fasilitas Cukai di KPBPB.

"KPK itu kan lembaga antirasuah, kenapa sampai melakukan kajian seperti ini. Lagian dalam kajian tersebut KPK hanya menyoroti mengenai potensial loss, tapi tidak dengan potensial gain nya," ucap Jadi Rajagukguk.

Menurut Jadi, adanya kebijakan tersebut hanya akan semakin melemahkan persaingan dunia usaha di Batam.

Selain itu, ia juga menyoroti mengenai rembesan produk FTZ yang diketahui dapat ditemui di luar kawasan bebas FTZ. Jadi menyebutkan hal itu sepatutnya menjadi tanggung jawab institusi pengawasan di lingkungan FTZ.

Kunjungi Ahmad Dhani di Rutan, El Tak Bawa Kado Buat Ayahnya, Ini Alasannya

Narapidana Asal Malaysia Diusulkan Dapat Remisi. Ini Penjelasan Kepala Rutan Karimun

Siap Tanding, Begini Perkiraan Susunan Pemain Semen Padang vs Persib Bandung, Catat Jadwalnya

"Mengenai rembesan kan gak mungkin rokok dan mikol bisa jalan sendiri. Harusnya hal ini menjadi tanggung jawab dari Bea Cukai. Jangan langsung saja mengeluarkan kebijakan yang memberatkan seperti ini," kata Jadi Rajagukguk.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Bidang Hukum Kadin Kota Batam, Ampuan Situmeang menuturkan adanya kajian tersebut seharusnya lebih mempertanyakan mengenai kinerja Bea dan Cukai, sebagai lembaga pengawas di kawasan FTZ.

Halaman
12
Penulis: Anne Maria
Editor: Eko Setiawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved