HEADLINE TRIBUN BATAM

Lahan 200 Meter di Batam Bisa Jadi Hak Milik, Wali Kota: Berlaku untuk Permukiman

Wali Kota Batam M Rudi mengabarkan, bagi masyarakat yang memiliki tanah seluas di bawah 200 meter persegi akan diberikan pembebasan.

Lahan 200 Meter di Batam Bisa Jadi Hak Milik, Wali Kota: Berlaku untuk Permukiman
TRIBUNBATAM.id/MADI DWINANDO
Headline tribun batam edisi 28 Mei 2019 

TRIBUNBATAM.id, TRIBUN - Kabar terbaru persoalan lahan di Batam mengemuka. Wali Kota Batam M Rudi mengabarkan, bagi masyarakat yang memiliki tanah seluas di bawah 200 meter persegi akan diberikan pembebasan.

Tanah yang semula berstatus hak guna bangunan (HGB), diizinkan menjadi hak milik.

Aturan tersebut di luar lahan kampung tua, yang sejak awal dijanjikan segera disertifikasi oleh pemerintah.

Menurut Rudi, itu artinya, masyarakat yang memiliki tanah seluas di bawah 200 meter persegi, akan dibebaskan dari kewajiban membayar uang wajib tahunan (UWT) kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Namun, ditegaskannya kebijakan pembebasan ini, hanya akan berlaku untuk lahan perumahan atau permukiman.

"Jadi bagi masyarakat yang punya SHGB dan luasan tanahnya kurang dari 200 meter persegi, atau tak lebih dari 200 meter persegi, atau sama, diberikan hak milik. Kalau saya bicara rumah, berarti tata ruang perumahan, bukan jasa," kata Wali Kota Batam, Rudi, Senin (27/5).

Perkembangan baru tersebut mencuat menyusul intensnya rapat-rapat terkait rencana pelimpahan kewenangan Wali Kota Ex-Officio Kepala BP Batam yang dilaksanakan di Kementerian Koordinator Perekonomian dengan melibatkan menteri-menteri terkait.

Jelang Lebaran Idul Fitri 1440H/2019, Harga Daging Ayam Ikut Naik, Sekilo Rp 42 Ribu

Jelang Lebaran, Harga Kacang Mete Mentah di Batam Rp 200 Ribu Per Kilogram

CATAT! Ini Jadwal Pendaftaran PPDB 2019 Jenjang SMA/SMK di Kepri, Cek Syarat & Tata Caranya

Bakti Sosial hingga Pengobatan Gratis, Ini Dia Rangkaian BP Berbagi Berkah Ramadhan 2019

Termasuk dalam rapat akhir pekan kemarin yang juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil.

Mengenai dasar aturan pembebasan lahan di bawah 200 m3 di Batam itu sendiri, hingga kini belum secara resmi diterbitkan pemerintah. Rudi menyatakan, aturannya sedang dibahas di pusat.

Rudi mengatakan, nantinya tetap ada hal-hal yang perlu disepakati lagi. Salah satunya, titik-titik yang menjadi daerah pengembangan oleh pemerintah, tidak boleh menjadi hak milik.

Halaman
1234
Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved