Jawaban Cerdas Sri Mulyani saat BPK Soroti Utang Pemerintah Naik sejak 2015, Ini Penyebabnya

Menkeu Sri Mulyani berikan jawaban cerdas ketika BPK menyoroti rasio utang pemerintah yang membengkak, ini poin-poinnya

Jawaban Cerdas Sri Mulyani saat BPK Soroti Utang Pemerintah Naik sejak 2015, Ini Penyebabnya
Antara
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 

TRIBUNBATAM.id - Jawaban cerdas Menkeu Sri Mulyani mengenai Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) menyoroti rasio utang pemerintah yang terus meningkat sejak tahun 2015.

Meski pada 2018 rasio utang pemerintah mengalami penurunan jadi 29,81 persen.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan terus meningkatnya rasio utang pemerintah disebabkan tingginya transfer daerah yang memiliki porsi sepertiga dari keseluruhan belanja pemerintah.

 

Akan tetapi, besaran belanja transfer daerah tersebut tidak tercatat di dalam neraca pemerintah. 

"Sehingga tentu saja ini akan mempengaruhi dari sisi kemampuan kita untuk menunjukan bahwa belanja pemerintah terlihat di dalam neraca keuangannya pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika ditemui di Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Kas Daerah Pemkab Karimun Kosong, THR Honorer Terancam tak Cair. Bagaimana Nasib Piutang Proyek?

Laporan Keuangan Pemkot Tanjungpinang Dapat WTP dari BPK, Walikota Syahrul Ucapkan Ini

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, laporan keuangan daerah hingga saat ini belum terkonsolidasi dengan laporan pemerintah pusat.

Belanja ke daerah yang tidak masuk ke neraca pemerintah pusat membuat ada ketimpangan antara belanja dan penerimaan.

Selain itu, belanja pemerintah masih didominasi belanja barang untuk pembayaran gaji hingga belanja operasional.

 "Sehingga kalau kemudian ada konsen seperti utang yang kemudian tentu akan dipengaruhi oleh apakah belanja pemerintah menciptakan apa yang disebut belanja modal, yang kemudian mempengaruhi ekuitas pemerintah itu juga sangat dipengaruhi oleh tadi," ujar dia.

Cukong Pembunuh Bayaran yang Incar 4 Pejabat Ternyata Emak-emak, Istri Purnawirawan

Semen Padang vs Persib Bandung, Syafrianto: Artur Gevorkyan Berbahaya, Fridolin Harus Kerja Keras

BPK melaporkan, peningkatan rasio utang pemerintah dimulai dari 2015 hingga 2017.

Pada 2015 rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 27,4 persen, tahun 2016 sebesar 28,3 persen, tahun 2017 naik lagi jadi 29,93 persen.

Walaupun demikian, pada 2018 rasio utang menurun menjadi 29,81 persen.

BPK menyatakan, peningkatan rasio utang tersebut tidak lepas dari realisasi pembiayaan utang dari tahun 2015-2018 yaitu Rp 380 triliun pada 2015, Rp 403 triliun pada 2016, Rp 429 triliun pada 2017, dan Rp 370 triliun pada 2018.

Sampai dengan 31 Desember 2018, nilai pokok atas utang pemerintah sebesar Rp 4.466 triliun yang terdiri dari utang luar negeri sebesar Rp 2.655 triliun atau 59 persen dan utang dalam negeri sebesar Rp 1.811 triliun atau 41 persen.

Halaman
1234
Editor: Agus Tri Harsanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved