Soal Lahan di Batam Bebas UWT dan Jadi Hak Milik, Amsakar Achmad Yakin Presiden Jokowi Serius

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad yakin Presiden Jokowi akan membebaskan lahan perumahan dari pembayaran UWT.

Soal Lahan di Batam Bebas UWT dan Jadi Hak Milik, Amsakar Achmad Yakin Presiden Jokowi Serius
TRIBUNBATAM.id/ENDRA KAPUTRA
Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad soal sertifikat Kampung Tua Batam 

Rencana pembebasan UWT untuk lahan di bawah 200 meter persegi diungkapkan Wali Kota Batam M Rudi sehari sebelumnya.

Itu merupakan perkembangan terbaru dari rapat-rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama menteri-menteri terkait, beberapa hari terakhir. Mengenai payung hukum dari aturan baru itu, konon sudah mendekati final.

Topik sistem pertanahan di Batam mencuat seiring rencana pemerintah “merevisi” BP Batam. Bahkan sejak akhir tahun 2018, Menko Perekonomian Darmin Nasution telah merencanakan pelimpahan kewenangan Kepala BP Batam menjadi ex-officio Wali Kota Batam.

BPN Tunggu Keputusan

Sementara itu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam masih menunggu regulasi pemerintah pusat. Rencana pembebasan UWT atas lahan perumahan di bawah 200 m2 dan 37 titik kampung tua di Batam itu masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

Dikonfirmasi Tribun, Kepala BPN Kota Batam, Askani belum bisa berkomentar banyak, terkait lahan perumahan (di bawah luasan 200 m2) mana saja yang bisa diajukan perubahan status ke BPN. Perubahan dimaksud yakni dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi hak milik.

Apakah perumahan elite yang memiliki luasan tanah di bawah 200 m2, juga bisa diajukan perubahan status menjadi hak milik, ia pun belum bisa menjawab pasti.

"Saya belum bisa jawab. Belum bisa berandai-andai. Karena belum ada aturannya," kata Askani, Selasa (28/5).

Iapun menerangkan, jika pembebasan UWT atas lahan di dua wilayah di Batam ini, baru wacana yang disampaikan Presiden RI, Joko Widodo lewat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil. Askani sendiri baru mengetahui kabar itu dari pemberitaan di media.

Menurutnya, jika nantinya diterapkan, perlu ada perubahan aturan terkait pertanahan di Batam. Baik di Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (kepres), Peraturan Menteri (permen), dan lainnya. Dan pastinya, perlu waktu.

Halaman
123
Penulis: Dewi Haryati
Editor: Agus Tri Harsanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved