Soal Lahan di Batam Bebas UWT dan Jadi Hak Milik, Amsakar Achmad Yakin Presiden Jokowi Serius

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad yakin Presiden Jokowi akan membebaskan lahan perumahan dari pembayaran UWT.

Soal Lahan di Batam Bebas UWT dan Jadi Hak Milik, Amsakar Achmad Yakin Presiden Jokowi Serius
TRIBUNBATAM.id/ENDRA KAPUTRA
Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad soal sertifikat Kampung Tua Batam 

"Jadi sekarang kami masih tunggu aturannya. Yang jelas, kalau sudah ada aturannya, kita tinggal jalankan. Saat ini, aturannya masih sama, HGB di atas HPL (hak pengelolaan lahan)," ujarnya.

Seperti diketahui, sistem pertanahan di Batam, berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Tanah-tanah yang ada di Batam, berada di HPL Otorita Batam (OB) yang kini menjadi BP Batam.

Berdasarkan Kepres No.41 Tahun 1973, OB diberikan kewenangan memungut UWT atas tanah di Batam. Hingga saat ini, Kepres 41/1973 masih berlaku.

"Sekarang mungkin lagi dipersiapkan aturannya. Jadi hingga saat ini, pelayanan di bidang pertanahan di Batam masih sama. Belum bisa diajukan perubahan status hak milik untuk lahan perumahan di bawah luas 200 m2," kata Askani.

Sementara itu terkait luasan kampung tua, BPN sudah selesai melakukan pengukuran di 37 titik.
"Rencana setelah Lebaran, kita dengan Pemko, BP Batam dan pengurus kampung tua akan rapat lagi untuk menyamakan persepsi, mana saja yang akan diusulkan ke menteri untuk diputuskan," kata Askani.

Pihaknya juga masih menunggu regulasi dari pemerintah terkait hal itu. Di samping menunggu terbitnya revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

"Kita siapkan kampung tua dulu, baru lahan perumahan di bawah luas 200 m2. Karena perintahnya kemarin untuk kampung tua, identifikasi, ukur, verifikasi," ujarnya.

Adapun pengukuran luasan kampung tua yang dilakukan BPN, berdasarkan patok-patok yang ada di kampung tua.

"Kita baru ukur kelilingnya saja. Nanti yang di dalamnya lain lagi," kata Askani.

Total luas sementara lahan kampung tua yang sudah dilakukan pengukuran oleh BPN mencapai 11.033.153 m2 atau 110 hektare.(wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Agus Tri Harsanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved