BINTAN TERKINI

Bawaslu Bintan Sudah Tangani 5 Kasus Pelanggaran Pemilu, Terbaru Terkait Raibnya C1

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bintan sudah menangani lima kasus pelanggaran selama tahapan Pemilu serentak tahun 2019

Bawaslu Bintan Sudah Tangani 5 Kasus Pelanggaran Pemilu, Terbaru Terkait Raibnya C1
logo bawaslu Ri 

TRIBUNBINTAN.com, BINTAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bintan sudah menangani lima kasus pelanggaran selama tahapan Pemilu serentak tahun 2019.

Ketua Bawaslu Bintan Febriadinata menuturkan, bahwa lima kasus pelanggaran yakni tiga kasus hasil laporan dan dua kasus temuan.

Adapun tiga laporan merupakan kasus lama yaitu pelanggaran perundang-undangan.

Pertama kejadian di Kecamatan Teluk Sebong dan kedua terkait netralitas ASN yang dilakukan oknum kepala dinas.

"Nah sedangkan laporan ketiga mengenai dugaan netralitas ASN oknum guru di Toapaya yang dikaji Panwascam Toapaya,"ujarnya, Senin (03/6/2019).

Lanjutnya, laporan yang pertama tidak memenuhi syarat sehingga tidak ditindaklanjuti.

Hari Ini Satpol PP Tanjungpinang Akan Gelar Razia dan Patroli ke Sejumlah Tempat, Ini Tujuannya

Kapolres Tanjungpinang Sarankan Bazar Ramadhan Punya Sertifikasi: Ini Ekonomi Kerakyatan Islami

Dua Hari Jelang Lebaran, Pasar Bintan Center Dipenuhi Pembeli, Harga Daging Rp 150 Ribu/kg

Hasil Undian Badminton Australia Open 2019, Jonatan Christie vs Lu Guangzu dari China

Sementara yang kedua pihaknya sudah memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk sanksi hukumnya begitu juga yang ketiga sudah ditindaklanjuti instansi.

"Jadi dari tiga kasus laporan yang diterima, satu laporan tidak kita tindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat,"terangnya.

Febri juga memberitahu, bahwa selain tiga kasus laporan yang diterima, pihaknya juga menerima dua kasus baru, yaitu tindak pidana pemilu yang dilaporkan seorang caleg dari Partai Golkar mengenai raibnya C1 Pleno TPS 12 Sei Lekop dan indikasi perubahan C1 hologram.

Dalam menindaklanjuti kasus ini, sudah 18 saksi yang dimintai keterangan di antaranya 17 saksi dan 1 saksi ahli. Termasuk dari PPK Kecamatan Bintan Timur.

Sedangkan kasus yang ditangani kedua, merupakan pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan PDI-P ke Mahkamah Konstitusi (MK).Kasus yang satu ini dipastikan masuk ke meja pengadilan MK untuk diberikan putusan hukum.

"Permohonan yang masuk terkait PHPU, saat ini sedang proses dan masih menunggu hasilnya,"jelasnya. (tribunbatam.id/als)

Penulis: Alfandi Simamora
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved