BERITA KOTA BATAM

Sejumlah Parpol di Batam Ajukan Gugatan Hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi, Ini Daftarnya

Komisioner Bidang Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Batam, Kepri Bosar Hasibuan mengatakan, ada sederet parpol yang mengajukan gugatan pemilu ke Ma

Sejumlah Parpol di Batam Ajukan Gugatan Hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi, Ini Daftarnya
Tribunnews/JEPRIMA
Suasana luar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018). 

Laporan Wartawan Tribun,  Leo Halawa

TRIBUNBATAM.id,  BATAM - Komisioner Bidang Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Batam, Kepri Bosar Hasibuan mengatakan,  ada sederet parpol yang mengajukan gugatan pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MA)  RI. 

"Benar, ada beberapa parpol sudah daftarkan gugatan ke MK RI. Karena merasa tidak puas pemilu yang diselenggarakan," katanya Jumat (7/6). 

Kata Bosar,  gugatan tersebut merupakan hak konstitusional setiap peserta pemilu dan termasuk masyarakat. Kendati,  jika gugatan itu termasuk dialamatkan kepada instasinya,  jauh-jauh sudah dipersiapkan tangkisan oleh Bawaslu. "Kami tentu siap untuk itu. Tentu kami bekerja sesuai regulasi. Untuk gugatan ini adalah wajar,  dan merupakan hak konstitusional," tambah Bosar. 

Rusuh Antar-Kampung di Buton Berujung Pembakaran 87 Rumah, Ratusan Warga Masih Mengungsi Cari Aman

Fenomena Transfer Eden Hazard. Bergaji Paling Tinggi, untuk Kalahkan Dominasi Lionel Messi

Begini Kepercayaan Warga Tionghoa Batam Mengenai Telur Berdiri di Hari Pechun

Bandara Hang Nadim Batam Lengang, Pelabuhan Tellaga Punggur Justru Over Load

Berikut sederet partai politik dan calon legislatif DPR RI, DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi Kepri resmi mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 ke MK RI. 

Berdasarkan data registrasi permohonan perkara PHPU di MK, ada 7 partai politik dan Caleg daerah Pemilihan Provinsi Kepri yang mengajukan gugatan

Antara lain, Bommen Hutagalung dengan nomor tanda terima pengajuan perkara No: 10/DPR-DPRD/PAN.MK/2019. Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 pada 23 Mei 2019.

Kedua adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan nomor tanda terima pengajuan perkara No:67/DPR-DPRD/PAN.MK/2019 Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.

Selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan No Tanda Terima:89/DPR-DPRD/PAN.MK/2019, Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.

Partai Golkar dengan nomor Tanda Terima:124/DPR-DPRD/PAN.MK/2019 Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Nomor Tanda Terima:126/DPR-DPRD/PAN.MK/2019

Halaman
12
Penulis: Leo Halawa
Editor: Aminnudin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved