BPN Prabowo-Sandi Ajukan Bukti Pelanggaran Berat Maruf Amin ke MK, Tim Jokowi Siap Menangkis

Tim BPN Prabowo-Sandi klaim temukan pelanggaran berat yang bisa menjadi mimpi buruk bagi pasangan Jokowi-Maruf Amin.

BPN Prabowo-Sandi Ajukan Bukti Pelanggaran Berat Maruf Amin ke MK, Tim Jokowi Siap Menangkis
Tribunnews/JEPRIMA
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNBATAM.id - Tim BPN Prabowo-Sandi klaim temukan pelanggaran berat yang bisa menjadi mimpi buruk bagi pasangan Jokowi-Maruf Amin.

Bukti pelanggaran berat itu diajukan ke sidang MK agenda sengketa Pilpres 2019.

Saat ini, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi permasalahkan dua jabatan Maruf Amin. Diklaim, sampai saat ini Maruf Amin menjabat di dua perusahaan BUMN.

WartaKotaLive melansir Tribunnews.com, Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ajukan perbaikan permohonan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/6/2019).

Dalam perbaikan gugatannya kali ini, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi persoalkan jabatan Cawapres Nomor Urut 01 Maruf Amin di dua bank.

Menurut tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, bukti bahwa Maruf Amin masih menduduki jabatan di dua bank diyakini bakal bisa mendiskualifkasi pasangan Jokowi-Maruf Amin.

 

Berikut rangkumannya mulai dari keterangan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi hingga tanggapan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin sebagaimana dirangkum Tribunnews.com, Selasa (11/6/2019):

1. Maruf Amin Dianggap Langgar Undang-undang

Ketua tim kuasa hukum calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto ketika mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan revisi berkas gugatan Pilpres dan mendaftarkan alat bukti tambahan pada Senin (10/6/2019). (Gita Irawan)

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan, pihaknya menambahkan beberapa poin permohonan sengketa, salah satunya argumen terkait dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) oleh cawapres nomor urut 01 Maruf Amin.

"Kami cek berulang kali dan memastikan kalau ini ada pelanggaran yang sangat serius. Nah inilah yang mungkin menjadi salah satu yang paling menarik," ujar Bambang saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019) dikutip dari Kompas.com. 

Menurut Bambang, Ma'ruf Amin diduga melanggar Pasal 227 huruf p UU Pemilu.

Halaman
123
Editor: Agus Tri Harsanto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved