BATAM TERKINI

Akibat Bebas Cukai Rokok dan Mikol Dicabut, Pengusaha di Batam Rugi Rp 500 Juta

Pengusaha di Batam alami kerugian hingga Rp 500 juta akibat kebijakan pencabutan bebas cukai rokok dan minuman alkohol (Mikol).

Akibat Bebas Cukai Rokok dan Mikol Dicabut, Pengusaha di Batam Rugi Rp 500 Juta
Istimewa
ilustrasi pita cukai rokok 

TRIBUNBATAM.id - Pengusaha di Batam alami kerugian hingga Rp 500 juta akibat kebijakan pencabutan bebas cukai rokok dan minuman alkohol (Mikol).

Pemerintah resmi menerapkan cukai untuk rokok dan mikol di Batam.

Menurut Ketua Kadin Kota Batam, Jadi Rajagukguk, saat ditemui di kantornya, Selasa (11/6/2019) pukul 16.30 WIB, satu diantara para pengusaha yang ada mengalami kerugian hingga mencapai Rp 500 juta.

"Sekitar segitu," tegas Jadi.

Bahkan penurunan omset, menurut Jadi lagi, bisa mencapai angka 60 persen dari bebebrapa bulan sebelum aturan ini diberlakukan.

BREAKINGNEWS, Maling Bobol ATM Bank Permata dan Bank Mandiri di Latrade Industrial Park, Batam

Oleh sebab itu, Jadi mengatakan, pihaknya akan segera merespon dan menindaklanjuti nota dinas terkait penghentian pelayanan dokumen CK-FTZ yang telah diterbitkan.

Baginya, kepala aktor pelayanan utama bea cukai seharusnya tetap melayani pengurusan dokumen CK-FTZ. Dikarenakan, nota dinas tersebut masih perlu klarifikasi dari pihak terkait yang memiliki kewenangan.

"Kenapa? Nota dinas ini merujuk kepada surat sesmenko perekonomian, tertanggal 9 Mei 2019. Disitu disebutkan nota ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi dari KPK RI atas kajian optimalisasi penerimaan negara di kawasan perdagangan bebas. Poinnya optimalisasi, bukan penghentian pelayanan dokumen," terangnya.

Tak hanya itu, Jadi menambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan segera membawa nota dinas yang dimaksud kepada Ombudsman Provinsi Kepri.

Hal ini diyakininya merupakan sebagai suatu pelanggaran, sifatnya maladministrasi.

"Segera kami juga akan berdiskusi dengan Pak Heru Prambudi. Tak hanya itu, kami juga akan berdiskusi serta melakukan audiensi dengan pihak litbang dari KPK RI atas kajian yang ada," tambahnya.

Jadi berharap, dengan adanya executive review ke depan, surat-surat yang telah dikeluarkan dapat segera diperbaiki.

"Sebagai mitra kerja pemerintah, Kadin perlu memberitahukan kepada pemerintah ada kebijakan yang perlu dipertimbangkan kembali. Sementara itu, menurut kami, kepala kantor pelayanan utama tetap melayani dulu pengurusan dokumen CK-FTZ," tutupnya. (dna)

Penulis: Dipa Nusantara
Editor: Agus Tri Harsanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved