Soal Status Ma'ruf Amin, Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga: KPU Jangan Pakai Standar Ganda, Maksudnya?

Status calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 01 Ma'ruf Amin masih terus dipersoalkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN)

Soal Status Ma'ruf Amin, Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga: KPU Jangan Pakai Standar Ganda, Maksudnya?
Tribunnews/JEPRIMA
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNBATAM.id - Status calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 01 Ma'ruf Amin masih terus dipersoalkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga hingga saat ini.

Ma'ruf Amin diketahui  masih menjabat petinggi di perusahaan Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) ketika mendaftarkan diri sebagai Cawapres mendampingi Capres Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Tim Kuasa Hukum BPN 02 Prabowo - Sandiaga, Bambang Widjojanto memberikan keterangan soal Ma'ruf Amin yang berstatus sebagai petinggi di perusahaan Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) tersebut.

Dilansir oleh channel YouTube Macan Idealis, Bambang Widjojanto (BW) mengajukan revisi gugatan dengan satu poin di antaranya soal jabatan Ma'ruf Amin di Bank Mandiri Syariah.

Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan bahwa Mandiri Syariah bukan BUMN dan merupakan anak perusahaan BUMN.

Akibat Bebas Cukai Rokok dan Mikol Dicabut, Pengusaha di Batam Rugi Rp 500 Juta

Heboh Soal Postingan Bayi di Atas Pesawat, Angela Gilsha Malah Jadi Sorotan Media Asing

VIRAL DI MEDSOS, Lampu Lalu Lintas di Tangerang Bikin Kesal Warga, Merahnya Lebih dari 700 Detik

Ramalan Zodiak Besok 13 Juni 2019, Sagitarius Pesonamu Bikin si Doi Jatuh Cinta, Libra Kerja Keras

Menurut BW, walaupun bukan anak perusahaan BUMN, Mandiri Syariah tetap dianggap menerima uang dari negara.

"Tetap ada keuangan negara walaupun mereka sebut itu keuangan koorporasi tapi itu kan ada keuangan negara yang mengalir di situ," ujar BW, Rabu (12/6/2019).

"Ada satu teman yang bilang begini emang kalau ibunya ayam anaknya bisa monyet? Kalau ibunya ayam pasti anaknya ayam, kalau ibunya ayam anaknya enggak mungkin BW, itu analoginya gitu."

Lalu, selain berpedoman pada Undang-Undang (UU) Anti-Korupsi, ada pula Undang-Undang yang bisa dielaborasikan untuk polemik tersebut.

"Terus ada lagi sebenarnya ada UU Anti-Korupsi baca juga UU Keuangan Negara di dalam pasal 2, di situ didefinisikan apa yang disebut keuangan negara," kata BW.

"Menurut saya sebenarnya yang ingin berdebat secara teks ada perdebatan yang belum cukup dielaborasi, dan dari UU Anti-Korupsi, UU Keuangan Negara, terus dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK)," tambah BW.

Halaman
12
Editor: Thom Limahekin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved