BPN Prabowo-Sandi Minta MK Berhentikan Ketua dan Komisioner KPU, Arief Budiman: Salah Alamat!

Ketua KPU Arief Budiman menyebut bahwa persoalan etik penyelenggara pemilu bukan wewenang Mahkamah Konstitusi, melainkan DKPP

BPN Prabowo-Sandi Minta MK Berhentikan Ketua dan Komisioner KPU, Arief Budiman: Salah Alamat!
Tribunnews.com/ Vincentius Jyestha
Ketua KPU Arief Budiman 

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberhentikan Ketua dan Komisioner KPU.

Hal itu disampaikan penasihat hukum BBPN Prabowo-Sandiaga melalui petitum perbaikan permohonan sengketa hasil pilpres, Rabu (12/6/2019).

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Arief Budiman menyebut bahwa persoalan etik penyelenggara pemilu bukan wewenang Mahkamah Konstitusi, melainkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dua Pekan Berpulang, Foto SBY Termenung Seorang Diri di Makam Ani Yudhoyono Viral, Ini Kata AHY

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera Tanggapi Ajakan Jokowi untuk Bergabung ke Pemerintah, Berikut Katanya

Ingin Perut Buncit Hilang dengan Cara Alami? Cukup Konsumsi Tiga Jenis Minuman Ini

Mahkamah Konstitusi, kata Arief, hanya berwenang untuk menangani sengketa hasil pemilu.

"Kalau ada pelanggaran etik, kinerja komisioner, silahkan dibawa ke DKPP. Kalau ada sengketa hasil dibawa ke MK," kata Arief.

Menurut Arief, setiap persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu memiliki saluran tersendiri.

Misalnya, jika ada pelanggaran administrasi pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berwenang menangani.

Jika pelanggarannya masuk ranah pidana, maka menjadi kewenangan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Ini salah alamat atau tidak, ya, silakan Mahkamah yang menilai," kata Arief.

BPN Prabowo-Sandiaga menyerahkan berkas perbaikan permohonan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/6/2019).

Ada sejumlah pasal dan petitum yang ditambahkan.

Salah satunya, pada petitum nomor 13, BPN meminta supaya seluruh Komisioner KPU diberhentikan.

Bunyinya adalah sebagai berikut: Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekruitmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BPN Prabowo-Sandiaga Minta Para Komisioner KPU Diberhentikan, Ini Tanggapan Arief Budiman"

Editor: Alfian Zainal
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved