Kemenaker Kaji Revisi UU Ketenagakerjaan, Masukkan Jaminan Pensiun hingga 3 Syarat Penetapan UMK

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan mengkaji revisi Undang Undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kemenaker Kaji Revisi UU Ketenagakerjaan, Masukkan Jaminan Pensiun hingga 3 Syarat Penetapan UMK
Istimewa
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri saat memberikan sambutan 

TRIBUNBATAM.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan mengkaji revisi Undang Undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kajian revisi UU Ketenagakerjaan akan dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan baik dari dunia usaha maupun sektor tenaga kerja.

Hal ini sejalan dengan usulan yang muncul dari kalangan pengusaha.

"Secara umum butuh memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri usai rapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (13/6/2019). 

Hanif mengatakan, perbaikan ekosistem ketenagakerjaan diperlukan.

Di satu sisi, ekosistem ketenagakerjaan yang baik akan menarik minat investasi.

Seain itu, ekosistem ketenagakerjaan akan menumbuhkan lapangan kerja bagi tenaga kerja di Indonesia.

Hanif berjanji akan mengkaji masukan dari pelaku usaha yang sebelumnya meminta perubahan sistem jaminan pensiun.

"Jaminan pensiun, belum masuk, kita anggap sebagai masukan," terang Hanif.

Selain UU Ketenagakerjaan, Hanif juga menjelaskan akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang pengupahan.

Halaman
12
Editor: Agus Tri Harsanto
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved